Kemenpar Siapkan Rencana Aksi Percepat Recovery Pariwisata Selat Sunda

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama instansi terkait dan stakeholder pariwisata menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan (recovery) sektor pariwisata di sekitar Banten dan Lampung Selatan, pasca musibah tsunami Selat Sunda pada Sabtu (22/12/2018) lalu.

Rencana aksi akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak.

Diproyeksikan aksi pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulan, yakni dari tanggal 11 Januari 2019 sampai 12 April 2019. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan, yakni dari tanggal 12 April 2019 hingga 31 Desember 2019 ke depan.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar, Guntur Sakti mengatakan bahwa masing-masing deputi di Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan berkoordinasi instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata.

“Rencana aksi ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat besok (11/01) dan dibuka oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya,” kata Guntur dalam siaran pers Kemenpar, Kamis (10/1/2019).

Guntur yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Crisis Center menjelaskan, semua rencana aksi untuk mempercepat recovery pariwisata pasca tsunami Selat Sunda akan dibahas dan dikordinasikan bersama-sama dengan Pemda Banten dan Lampung serta instansi terkait lainnya, termasuk usulan dari industri pariwisata di kedua wilayah yang terkena dampak.

“Di antara rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata. Menpar telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke bank. Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Sementara itu M. Ichsanuddin, Deputi Komisioner OJK Bidang Industri Keuangan dan Non Bank (IKNB) II menjelaskan, OJK tengah mempertimbangkan kebijakan keringanan bagi para debitur terdampak bencana Tsunami Selat Sunda.

“Kemungkinan ada relaksasi. Kalau di perusahaan pembiayaan tempat kami biasanya relaksasi itu di antaranya untuk angsuran jangan ada denda dulu yang berlangsung 3 hingga 24 bulan,” ucap Ichsanuddin.

Dia menambahkan, bahwa kebijakan pemberian perlakuan khusus tersebut sebelumnya telah diterapkan terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, debitur, atau proyek yang berada di lokasi bencana alam gempa di Palu, Sulteng.

OJK telah berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk melakukan pendataan terdapat perusahaan pembiayaan yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda.

Menurut data APPI per 28 Desember 2018 ada sebanyak 15.222 debitur dengan potensi kerugian sebesar 707,86 miliar rupiah atau sebesar 23,81 persen dari total piutang pembiayaan di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Tenggamus dan Pesawaran. Pada umumnya kerugian itu pada aset kendaraan.

Ichsanuddin juga menjelaskan, musibah tsunami Selat Sunda di Banten mempunyai potensi klaim asuransi sebesar 15,9 triliun rupiah, namun seberapa besar yang dapat direalisasikan masih dikaji oleh OJK.

“Pengalaman selama ini dari 10 daerah terkena bencana di Tanah Air, klaim aruansi terbesar terjadi di Padang mencapai 78,3 persen (1,4 triliun rupiah terealisasi 1,2 triliun rupiah) dan Aceh sebesar 77 persen (dari 950 miliar rupiah terealiasi 746 miliar rupiah).

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here