Jakarta, PONTAS.ID – Memasuki musim penghujan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim hujan sudah mulai pada bulan Oktober lalu dan puncaknya umumnya akan terjadi pada bulan Januari-Februari 2019.
Hal ini disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dalam jumpa pers mengenai Kesiapan Infrastruktur Menghadapi Musim Hujan dan Antisipasi Banjir di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (1/11/2018).
“Kami juga telah melakukan penelusuran (walkthrough) terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 Km mengidentifikasi sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis. 30 Km diantaranya telah ditangani melalui pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan,” jelas Hari.
Dari data Ditjen SDA terdapat, sambung Hari, 20 kota rawan banjir di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, Manado, Gorontalo, Kendari, Palembang, Jayapura, Sorong dan Palu.
“Di kota-kota tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sepanjang 142 km, pembangunan pintu air 16 buah, pembangunan polder/kolam retensi 2 buah, dan pembangunan sistem pompa 2 unit sejaktahun 2015 silam,” kata Hari.
Tunggu Pemprov DKI
Dijelaskan Hari, dalam pembangunan infrastruktur fisik, tantangan yang dihadapi adalah masalah sosial dalam pengadaan tanah. Sebagai contoh Kementerian PUPR memiliki program normalisasi Sungai Ciliwung dengan pembangunan tanggul sungai sepanjang 33 Km, namun saat ini baru selesai sepanjang 17 Km.
“Pada tahun 2019, kami belum menganggarkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung karena ketiadaan lahan yang bebas. Namun apabila Pemerintah DKI Jakarta telah memulai pembebasan lahan kembali, maka kami siap untuk menganggarkan untuk konstruksinya,” jelasnya.
Dalam pengelolaan banjir di Jakarta, Kementerian PUPR juga tengah membangun dua bendungan kering yakni Ciawi dan Sukamahi yang dapat mengurangi 30 persen debit banjir yang masuk ke Jakarta. Kedua bendungan ditargetkan rampung pada tahun 2020.
Mitigasi bencana banjir juga memerlukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain karena dilakukan dari hulu hingga hilir sungai. Di samping itu peran serta masyarakat juga diperlukan seperti merubah cara tanam di lereng bukit melalui penggunaan terasering.
“Upaya nonfisik juga dilakukan Kementerian PUPR berupa penggunaan sistem prakiraan banjir serta peringatan dini, pemetaan kawasan beresiko banjir, peningkatan kesadaran masyarakat, penyiapan peralatan untuk keperluan pengelolaan banjir, penyiapan bahan banjiran,” pungkasnya.
Editor: Hendrik JS
