Taufik Kurniawan Tersangka, Fahri: Kedepankan Praduga Tak Bersalah

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku prihatin atas penetapan status tersangka dialami koleganya sesama pimpinan DPR.

“Tentu sebagai sahabat, saya prihatin dan mudah-mudahan dugaan ini tetap kita pandang dengan kaca mata hukum yang kita anut, yaitu praduga tak bersalah, sampai ditetapkan pengadilan. Kita memakai kaca mata hukum dan falsafat itu,” kata Fahri, Rabu (31/10/2018).

Fahri juga mengatakan, dia bersama rekan pimpinan DPR lainnya akan merapatkan penetapan tersangka tersebut, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Kita akan segera mengadakan rapat. Kebetulan besok rapat terakhir. Jadi masa sidang ini besok sebelum rapur selesai kami mengadakan rapim besok setelah paripurna untuk mengambil langkah-langkah diperlukan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Fahri juga mengatakan akan segera bertemu dengan Taufik untuk mengonfirmasi penetapan status tersangka tersebut. Sehingga mereka bisa mendapatkan jawaban yang pasti dari Taufik.

“Kami akan mencoba bertemu dengan Pak Taufik untuk mendengarkan apa yang beliau lakukan. Sebab apa pun status dia sebagai pimpinan DPR tidak gugur oleh status tersangka,” jelas politisi PKS itu.

Bahkan, Fahri mengaku hingga saat ini belum berkomunikasi dengan Taufik sejak bebulan-bulan lalu, termasuk di group Whatsapp pimpinan, yang bersangkutan juga tidak aktif.

“Pak Taufik akhir-akhir jarang datang ke kantornya,” terang Fahri.

Meski demikian, Fahri memahami karena mungkin saja Taufik sedang disibukkan mengurus kasus hukum melibatkannya.

“Belum, belum (komunikasi). Memang, belakangan ini (Taufik) agak jarang ke kantor mungkin memenuhi proses hukum. Sudah beberapa bulan jarang sekali nampak,” pungkasnya.

Minta Kooperatif

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) meminta kepada Taufik Kurniawan agar dapat bersabar dan kooperatif atas penetapan kasus diterimanya saat ini.

“Tentunya kami prihatin dengan kasus yang menimpa Mas Taufik. Tapi kami juga meminta agar Mas Taufik bersikap kooperatif mengikuti proses hukum, sampaikan fakta-fakta yang diketahui kepada KPK,” ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat dihubungi.

Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan pembelaan secara hukum dengan memberikan tim kuasa hukum untuk membantu yang bersangkutan saat menjalani proses hukum. Namun pihaknya tetap mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Taufik Kurniawan.

“Karena memang kami tidak menyiapkan pengacara kalau (kader) terlibat kasus korupsi,” katanya.

Selain itu, menurut Yandri, PAN menyerahkan proses hukum kepada KPK. Sebab pihaknya bakal menghormati proses hukum yang sedang berjakan dan tidak ingin melakukan intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga membantu Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad, dalam pengurusan DAK Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2016, senilai Rp100 miliar.

KPK tetapkan TK ini wakil ketua DPR, sebagai tersangka. TK yang merupakan wakil ketua DPR diduga menerima hadiah atau janji,” kata Basaria, dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Taufik diduga menerima sekitar Rp3,65 miliar dari hasil suap. Dia merupakan Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

Atas perbuatan tersebut Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui, Taufik sempat diminta keterangannya terkait pengembangan kasus dugaan suap proyek yang bersumber dari DAK pada APBN 2016, senilai Rp100 miliar. Taufik diduga mengetahui pengurusan anggaran itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here