DPR Tak Setuju Rencana Kemendagri Blokir Data Penduduk Belum Rekam e-KTP

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengaku tak setuju dengan rencana Dukcapil akan memblokir sementara data penduduk usia 23 tahun yang belum melakukn perekaman e-KTP.

Menurutnya, jika mau melakukan seperti itu, pihak Dukcapil harus mau juga mengevaluasi kinerjanya apakah sudah bekerja sesuai target atau tidak.

“Tentang pemblokiran itu saya kurang sependapat ini menyangkut hak warga negara yang lebih penting adalah Dukcapil mau tidak mengevaluasi dulu kinerja internalnya,” tegas Firman saat dihubungi, Rabu (17/10/2018).

Politikus Golkar menjelaskan, berdasarkan hasil rapat evaluasi Pilkada dilakukan kemarin dengan Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dihadiri juga Dirjen Dukcapil dan KPU-Bawaslu. Pihak Dukcapil mengakui jika mereka masih kesulitan dalam soal alat bantu untuk perekaman data kependudukan.

“Dari rapat kemarin ketika saya desak soal data kependudukan belum masuk DPT atau adanya DPT ganda saja. Dirjen Dukcapil mengakui bahwa kerusakan alat dan kekurangan alat perekam. Artinya apa? masalah teknis di lapangan kan ada di pihak mereka dan belum tentu kesalahan itu ada di warga,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan memblokir sementara data penduduk yang sudah berumur 23 tahun atau lebih yang belum merekam KTP Elektronik.

Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pemblokiran dilakukan untuk mengidentifikasi apakah yang bersangkutan sudah meninggal atau telah mempunyai identitas kependudukan lain.

“Dilakukan (pemblokiran) untuk menyusun data kependudukan yang akurat, karena kita berasumsi orang-orang yang diberi kesempatan 6 tahun sejak umur 17 tahun 2012 itu sudah 7 tahun yang lalu ini kemana kok enggak mengurus,” kata Zudan, Rabu (17/10/2018).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here