Aksi WO di Kampanye Damai, SBY Diminta Jangan ‘Baper’

SBY Saat Hadiri Kampanye Damai d Monas (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Aksi walkout saat deklarasi damai Pemilu 2019 oleh Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono di Monas, Minggu (23/9/2018) terus menjadi polemik karena dianggap SBY terlalu Baper (Bawa Perasaan)

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate mengatakan Joko Widodo selaku presiden tidak pernah terbawa perasaan jika ada pihak yang merendahkan atau melakukan kritik.

“Apakah kami pakai perasaan? Tidak kan. Kami tetap menggunakan rasionalitas,” ujar Johnny.

Terkait itu, Johnny mengatakan, SBY merupakan sosok yang harus dihormati karena merupakan mantan Presiden dan Ketum partai. SBY, kata dia, harus dijaga kehormatannya seperti para pimpinan yang lain.

“Semua pimpinan-pimpinan kita harus jaga kehormatannya. Makanya masing-masing pihak untuk menjaga cara berkomunikasi,” ujar Johnny.

Secara khusus terkait insiden tersebut yang diduga ada provokasi dari relawan Projo, Johnny enggan berkomentar. Menurutnya, pengusutan dugaan provokasi tersebut merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kalau ada sampai seperti begituan kita harus melakukan investigasi. Dan yang memiliki kewenangan itu adalah Bawaslu,” ujar Johnny.

Meski demikian, dia mengklaim pihaknya sebagaimana disampaikan Direktur Kampanye TKN Aria Bima siap meminta maaf kepada SBY jika Bawaslu menyatakan relawan Jokowi-Maruf terbukti melakukan pelanggaran.

“Tapi Mas Aria Bima tidak bilang pasti Projo yang buat dan kita akan melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Hak Demokratis

Sementara itu, Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan aksi walkout yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat acara deklarasi Kampanye Damai Pilpres 2019 adalah hak demokratis SBY.

Menurut AHY, SBY saat itu sedang melakukan haknya untuk menyampaikan protes terkait banyaknya peraturan yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait atribut kampanye dan partai yang mestinya bersih di acara tersebut.

“Pak SBY menggunakan haknya untuk meninggalkan acara lebih dulu. Saya pikir semua orang berhak untuk menyampaikan kritik atau protes,” kata AHY.

SBY kata AHY telah melihat langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada hari itu. Bahkan AHY juga menantang awak media untuk membuka dokumen terkait aturan yang diberikan KPU, namun malah dilanggar dan dibiarkan oleh lembaga tersebut.

“Teman-teman wartawan juga bisa membuka dokumennya apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan (di acara itu). Termasuk dilarang untuk menggunakan atribut-atribut partai termasuk mengkampanyekan secara spesifik karena itu adalah kampanye damai. Dan atribut itu dibagikan, disiapkan oleh KPU, yang kecil-kecil itu,” kata dia.

“Jadi kalau kemarin kemudian ternyata seolah-olah sudah dimulai kampanye sesungguhnya itu yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh KPU,” katanya.

Lebih lanjut putra pertama Presiden ke-6 Indonesia itu pun menyebut pihaknya akan terus memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Maka kata AHY harusnya pihak KPU pun segera menunjukan sikap dan bertanggungjawab terkait pelanggaran itu.

“Kita ini pecinta demokrasi, kami pejuang demokrasi. Pejuang kebenaran, keadilan. Kalau memang sudah diatur, ada yang dilanggar tentunya kita berharap ada juga sikap yang ditunjukan oleh organisasi ataupun lembaga yang bertanggung jawab untuk itu,” kata dia

Previous articleGenjot Produksi, Kemenperin Pacu Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni
Next articleKanwil BPN dan POLDA Provinsi Papua Siap Berantas Mafia Tanah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here