Kepala Daerah Jadi Tim Sukses Diminta Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Jakarta, PONTAS.ID – Koalisi Prabowo-Sandiaga meminta kepada kepala daerah bakal ikut menjadi bagian tim sukses pasangan Capres-Cawapres tertentu agar tak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Pasalnya, hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seorang kepala daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempersilakan kepala daerah masuk dalam tim pemenangan pasangan calon. Akan tetapi, penggunaan fasilitas negara akan melanggar undang-undang.

“Jangan sampai kepala daerah melakukan kampanye Pilpres menggunakan fasilitas negara karena bisa konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan,” kata Fadli, Jumat (14/9/2018).

Di sisi lain, dia menilai keberadaan kepala daerah dalam tim pemenangan tidak akan banyak berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon di Pilpres 2019.

“Orang memilih kepala daerah belum tentu sama pilihannya di Pilpres, itu situasional,” ujarnya.

Namun, Fadli belum bisa memastikan apakah kepala daerah yang diusung maupun yang berasal dari kader Gerindra akan dimasukkan dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Dia menilai secara umum Gerindra ingin kepala daerah fokus pada tugas-tugas di daerah sehingga kalau mau mendukung, kemungkinan tidak secara langsung.

“Namun kita lihat nanti kondisi di lapangan karena tergantung daerah asal kepala daerah,” katanya.

Dia mencontohkan ada gubernur di sebuah daerah juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra dan bupati/wali kota menjadi Ketua DPC Gerindra sehingga memiliki tugas lain kalau diusung.

Menurut dia, Gerindra akan segera mengambil keputusan terkait hal itu karena ada kepala daerah yang juga memiliki tugas struktural dari partai.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendukung jika kepala daerah tidak menjadi juru kampanye (Jurkam) untuk tim pemenangan masing-masing Paslon.

“Saya sih secara pribadi setuju bila kemudian kepala-kepala daerah itu (tidak ikut Jurkam), Pak JK (Wapres Jusuf Kalla) menegaskan bahwa sebagai gubernur memang tidak boleh jadi Jurkam,” kata Hidayat, Jumat (14/9/2018).

Hidayat menjelaskan soal imbauan bakal cawapres Sandiaga Uno agar kepala daerah tidak jadi Jurkam.

“Itu konteks pernyataan beliau (Sandi) sebenarnya adalah kepala daerah dari Gerindra atau yang mendukung Prabowo dan Sandi, seperti itu,” kata dia.

Meski begitu, Wakil Ketua MPR itu mengakui tidak ada larangan jika kepala daerah menjadi Jurkam.

“Kalau dia sebagai pribadi itu boleh, dia harus cuti,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate mengatakan, kepala daerah yang terasosiasi dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan mengambil bagian dan peran sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melakukan kampanye.

“Harus cuti dan harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan lain-lain,” ujar dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here