Jakarta, PONTAS.ID – Partai Gerindra angkat bicara perihal kebijakan Partai Demokrat yang memberi dispensasi kepada sejumlah kadernya untuk mendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, menyadari, sikap Demokrat tersebut kemudian menimbulkan persepsi miring. Dia menganggap persepsi miring tersebut sebagai dinamika demokrasi.
“Ya, itu biarkan PD (Partai Demokrat) yang menyelesaikan persepsi masyarakat yang seperti itu. Wajar kalau ada persepsi masyarakat, persepsi publik melihat PD bermain dua kaki, membiarkan kader-kadernya mendukung Pak Jokowi. Tapi itu kan dinamika demokrasi, ya. Sepenuhnya kami serahkan urusan internal PD ke PD,” ujar Andre, Senin (10/9/2018).
Namun, kata dia, Gerindra memastikan koalisi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan Demokrat tetap solid.
“Itu kan urusan rumah tangga PD, ya. Kami, Gerindra tentu tak mau mencampuri internal PD. Yang pasti sampai saat ini koalisi empat partai ini (Gerindra-PKS-PAN-Demokrat) sangat solid, termasuk Demokrat yang selama ini pimpinan PD selalu hadir dalam rapat-rapat kami,” katanya.
Andre menuturkan, kesolidan Demokrat di koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nampak saat peringatan hari ulang tahun Anggota Dewan Pembina Gerindra Djoko Santoso pada Sabtu (8/9/2018). Di mana, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan juga hadir dalam acara tersebut.
“Terakhir kan kemarin siang kan, di saat acara Pak Djoko Santoso itu, Bang Hinca sebagai Sekjen dan yang lain-lainnya juga hadir,” terang Andre.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan Partai Demokrat (PD) tak mungkin mengizinkan sebagian kadernya mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019
“Nggak, nggak mungkin, itu nggak mungkin,” kata Amien.
Amien enggan berkomentar soal anggapan PD main dua kaki karena kadernya diizinkan pilih Jokowi. Menurut Amien, selama yang berbicara hanya tokoh politik atau kader-kader partai politik saja tidak ada gunanya.
“Omongan gini lho yang penting rakyat. Omongan politisi, surveyor, kiai, omongan profesor botak dan tidak botak itu tidak ada gunanya,” tuturnya.
Harus Dipahami Partai
Terpisah, Bakal Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno memahami adanya kader Partai Demokrat di daerah yang menyatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon petahana pada Pilpres 2019. Ia mengatakan, keputusan kader yang berbeda bisa dipahami.
“Kami ingin garis bawahi keputusan kader berbeda bisa dipahami, organisasi atau partai punya mekanisme sendiri,” kata Sandiaga.
Meski begitu, menurut dia, kebijakan partai seharusnya sejalan untuk Pemilu 2019.
Bantah Main Dua Kaki
Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief membantah partainya main dua kaki pada Pilpres 2019.
“Tidak benar itu,” kata Andi.
Lebih jauh, Arif mengungkapkan, Demokrat sudah mempunyai hitungan yang matang soal itu. Demokrat masih perlu posisi yang tepat pada Pileg 2019 nanti. Dengan demikian permainan dua kaki seperti yang dituduhkan sama sekali tidak benar.
“Kan Kami perlu untuk pileg (Pemilihan legislatif). Jadi sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah, kami tidak main dua kaki,” terangnya.
Dia menjelaskan, PAN atau pun PKS pasti juga tak mungkin bisa mendukung daerah yang mayoritas sudah solid mendukung Jokowi. Karena itu, partainya mencari rumusan yang pas atas masalah ini, guna bisa meningkatkan elektabilitas.
“Misalnya kayak di NTT (Nusa Tenggara Timur) atau di Bali atau di Papua, di sana juga bukan basis Prabowo,” ujarnya.
“Kalau namanya pengkhianatan dari kami adalah kalau di basis Pak Prabowo kami nggak dukung dia. Itu baru pengkhianatan,” tegasnya.
PD diketahui memberikan dispensasi kepada kadernya yang juga Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk mendukung Jokowi. Salah satu alasan Lukas mendapat dispensasi karena mayoritas kader PD di Papua mendukung Jokowi.
“Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya. Tapi kepentingan partai, caleg-calegnya di daerah itu kan harus di ini ya mungkin kita akan meminta kader kami untuk tidak usah masuk secara resmi di tim pemenangan. Mungkin itu salah satu cara kami nanti,” kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY, Jl Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
