Golkar Diminta Tak Masukkan Caleg Bekas Koruptor

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Partai Golkar diharapkan agar tetap konsisten dengan tidak memasukkan calon anggota legislatif yang berstatus mantan narapidana korupsi.

“Partai Golkar harus tetap konsisten untuk tidak memasukkan caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, DPP Partai Golkar harus mendukung langkah-langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap upaya mewujudkan parlemen baru yang bersih dan berwibawa. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta prinsip prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) Partai Golkar.

“Ini demi menjaga wibawa dan kehormatan Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat dan bangsa,” kata Agung.

Agung juga meminta kepada KPU agar mencoret caleg dari Golkar jika ada caleg berasal dari mantan napi korupsi yang lolos.

“Kalaupun itu terjadi kami minta ke KPU sikap kita konsisten untuk mencoret nama itu.

Itu kebijakan Partai Golkar sehingga yang di Aceh dan Jateng sudah mundur,” ujar Agung.

Sebelumnya, Komisioner KPU llham Saputra mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat edaran (SE) kepada semua jajaran KPU daerah terkait mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai bakal caleg DPRD provinsi, kabupaten, kota dan calon anggota DPD pada 31 Agustus 2018.

SE tersebut meminta KPU daerah untuk melakukan penundaan terhadap putusan Bawaslu beserta jajarannya yang meloloskan mantan koruptor sebagai bakal caleg Pemilu 2019.

Previous articleGenjot PAD, 21 Anggota DPRD Surakarta Berkunjung ke Medan
Next articleSurvei LSI, Jokowi-Ma’ruf Unggul di Kalangan Pengguna Medsos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here