Jakarta, PONTAS.ID – Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma’ruf mengaku kecewa dengan sikap Ketua MPR Zulkifli Hasan melayangkan kritik ke pemerintah dalam pidato yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi.
PDIP sebagai salah satunya menilai pidato Zulkifli kurang pas.
“Saya kira kurang pada tempatnya Pak Zulkifli menyampaikan hal-hal fungsi sebagai legislatif atau bukan sebagai pimpinan MPR,” kata Aria.
Menurut Aria yang juga anggota DPR, Zulkifli punya hak mengkritik pemerintah sebagai anggota DPR. Namun ketika di posisi Ketua MPR, menurut Aria kurang tepat.
“Konteks kehadiran Pak Presiden bukan kepala pemerintahan, tapi kepala negara,” ujar Aria.
Aria lalu mengaitkan posisi Zulkifli sebagai Ketum PAN yang akhirnya memilih jadi rival Jokowi untuk Pilpres 2019. Bagi Aria, ada bias antara peran Zulkifli sebagai Ketua MPR dengan sebagai oposan.
“Padahal yang harus terjadi politik kenegarawanan antara beliau sebagai Ketua MPR, bukan sebagai Ketua PAN yang mengusung Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Saya kira terjadi kurang tepat atau kurang etis yang disampaikan Pak Zul, termasuk ada kata ’emak-emak’ yang merupakan suatu idiom yang dipakai Pak Sandi,” tutur Aria.
Datanya Kurang Tepat
Sementara itu, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, data yang disampaikan Zulkifli kurang tepat.
“Tentu kalau terkait yang disampaikan Pak Zulhas, mungkin beberapa datanya kurang tepat. Sehingga yang terkait industri dan yang lain tidak sesuai,” ujar Airlangga.
Dalam pidatonya di sidang tahunan, Zulkifli menyinggung kemampuan ekspor Indonesia masih lemah, khususnya di sektor industri. Airlangga yang juga menjabat sebagai Menperin menilai sebaliknya.
“Sekarang 24 persen ekonomi itu kontribusi ekspor dari industri, 18 persen dari PDB juga dari itu,” jelas Airlangga.
Sebelumnya dari mimbar Sidang Tahunan MPR, Zulkifli mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Dia mengaku mendapat pesan dari kelompok emak-emak.
Zulkifli kemudian menyasar masalah pengelolaan utang Indonesia. Dia menegaskan negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.
“Ini merupakan titik lemah yang harus kita selesaikan agar ketahanan ekonomi jadi kuat. Kita tidak perlu lagi pakai alasan bahwa nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam,” ucap Zulkifli.
“Kita melihat arus impor yang bebas dan tak terkendali, sementara kemampuan ekspor melemah. Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektornya dan daya saingnya lemah. Sektor ini tengah mengalami deindustrialisasi yang sangat memprihatinkan,” sambungnya.
