Jakarta, PONTAS.ID – Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lakukan penanganan tanggap darurat pasca gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang wilayah di Nusa Tenggara Barat pada Minggu (5/8/2018) pukul 18.46 WIB.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly, setibanya di Bandara Internasional Lombok langsung berangkat menuju Lombok Utara, Senin (6/8/2018).
Menteri Basuki pun melakukan Rapat Koordinasi di tenda darurat Posko Induk Gabungan yang berlokasi di Kecamatan Tanjung yang merupakan ibukota Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan Tanjung dihuni oleh penduduk sekitar 47 ribu, menerima dampak korban jiwa dan material terparah.
Setelah mendengar laporan dan memberikan arahan penanganan, Menteri Basuki menuju Jembatan Sokong di Kecamatan Tanjung. Jembatan tersebut merupakan satu dari lima jembatan yang mengalami kerusakan.
Penanganan Jembatan Sokong akan dilakukan tim Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga bersama Balitbang PUPR.
Kendati jalur jalan nasional seluruhnya fungsional, tidak ada yang putus, tercatat potensi longsor pada 7 titik di sepanjang KM 57 hingga KM 64 dari Kota Mataram.
Di Kecamatan Tanjung, Menteri Basuki juga meninjau sumur bor yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kecamatan untuk memastikan pasokan air di lokasi pengungsian dan locus prioritas lainnya, seperti rumah sakit, puskesmas, musholla dan hunian warga.
Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 masih terus melakukan pendataan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Petang harinya, Menteri Basuki juga bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei. Kepala BNPB menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara lumpuh sehingga untuk pengiriman bantuan sangat mengharapkan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
“Kabupaten Lombok Utara menderita dampak bencana yang paling parah. Untuk itu, kita konsentrasi disini bukan berarti tidak memperhatikan yang lain. Yang lain tetap kita perhatikan. Jadi yang penting, kami minta masyarakat untuk tetap sabar dan percaya bahwa kita akan bekerja keras untuk itu,” kata Willem.
Dukungan dari Kementerian PUPR sangat dibutuhkan terutama air bersih dan sanitasi untuk para pengungsi. “Kami juga harapkan keterlibatan Kementerian PUPR dalam verifikasi jumlah dan kategori rumah yang rusak sehingga bisa lebih cepat,” kata Willem.
Menteri Basuki berpesan pada jajarannya bahwa proses perbaikan rumah harus mengikuti standar dan pedoman teknis bangunan tahan gempa. Hal ini harus dilakukan di bawah supervisi yang ketat sekaligus sebagai bentuk edukasi publik bagaimana membangun rumah yang berkualitas, layak huni dan tahan gempa.
Prioritas Utama
Menteri Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PUPR berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga dan para pengungsi, terutama air dan sanitasi, pada masa tanggap darurat pasca bencana. Untuk mendapatkan sumber air, Kementerian PUPR akan membuat sumur bor di dekat lokasi pengungsian.
Untuk memastikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengungsi bisa terpenuhi sekaligus mempersiapkan tahapan rehab dan rekon, Menteri Basuki menginstruksikan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly, untuk berkantor di Lombok Utara dibantu Satker Ditjen Cipta Karya, BPJN IX Mataram, BWS Nusa Tenggara 1 dan Satker Penyediaan Perumahan.
Editor: Hendrik JS
