BPJS Kesehatan Diminta Terbuka soal Dilema yang Dihadapinya

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersama Dirut Pelayanan BPJS Kesehatan R. Maya Amiarny Rusady (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan jajaran direksi BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan ini untuk melakukan pembahasan Implementasi Program JKN-KIS, khususnya tentang Pelayanan Kesehatan.

Di Kantor pusat BPJS Kesehatan, Fahri Hamzah melakukan rapat dengan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan R. Maya Amiarny Rusady guna menggali masalah defisit yang hampir mencapai Rp 10 Triliun selama 4,5 tahun beroperasi, juga terkait aturan baru berisi tentang pembatasan pasien katarak, melahirkan bayi dengan sehat dan fisioterapi.

Saat berdialog, Fahri meminta penjelasan dari pihak BPPJS Kesehatanm terkait masalah defisit yang mencapai hampir Rp 10 Triliun tersebut. Dirinya berharap memperoleh penjelasan secara rinci persoalan yang tengah dihadapi BPJS Kesehatan, selama 4,5 taun.

“Mungkin kalau kadang-kadang rapat di komisi DPR nggak terlalu fokus, maka kesempatan ini saya mau fokus biar teman-teman media menulisnya dengan baik,” ujar Fahri.

Fahri mengibaratkan BPJS seperti daging dalam sandwich, dibawahnya ada tuntutan rakyat yang sangat besar, dan diantara sebabnya karena lahirnya Undang-Undang serta tuntutan politik, juga karena politisi-politisi yang memberi harapan besar kepada rakyat, sehingga itu terjadilah permintaam yang membludak dari yang sangat limitatif ke yang begitu besar.

“Padahal faktanya, tax payer dari masyarakat kita begitu rendah. Artinya, kemampuan membayar itu juga relatif rendah, sementara dari atas ini terus menerus ada dinamika politik yang kadang-kadang juga terbatas, juga ketidakmampuan APBN juga untuk menyelesaikan masalah BPJS. Maka terjadi tekanan ditengah ini,” beber Fahri.

Oleh karena itu, Fahri berniat ingin membantu BPJS untuk menjelaskan kepada publik dan kepada wartawan, kalau ada dilema itu, apa dilemanya, mana yang harus dilanggar.

“Apakah kita mau melanggar kemauan UU atau politik, atau dikurangi dari tuntutan yang ada di masyarakat? Atau sudah ditemukan satu jalan keluar kalau itu sebuah kompromi dari keterbatasan yang ada,” kata dia seraya mempersilahkan pihak BPJS menjelaskan ke media, mengingat ini kepentingan dari pihak BPJS.

Bantah Kurangi Layanan ke Masyarakat

Ditempat yang sama, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, R. Maya Amiarny Rusady membantah adanya aturan baru tentang pengurangan layanan kesehatan. BPJS Kesehatan, kata dia tetap menjamin biaya pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan pelayanan rehabilitasi medik.

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Peraturan Direktur itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan,” kata Maya Amiarny.

Maya menyebutkan, ada kesalahpahaman terkait tiga beleid yang diteken pada 25 Juli 2018 itu. Ia mengatakan implementasi tiga peraturan tersebut bukan untuk membatasi pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

“Ada pun peraturan tersebut untuk penjaminan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini. Jadi tidak benar bahwa Peraturan Direktur itu menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Itu yang perlu publik pahami,” ujarnya.

Ketiga peraturan tersebut masing-masingnya adalah Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan; Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat; dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Untuk pelayanan katarak misalnya, Maya mengatakan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasinya. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan penanganan operasi, akan dijamin BPJS Kesehatan.

“Penjaminannya sendiri memperhatikan fasilitas kesehatan, seperti jumlah tenaga dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi,” katanya.

Selanjutnya untuk pelayanan kelahiran bayi dengan kondisi sehat, BPJS Kesehatan berjanji akan menjamin semua jenis persalinan, baik yang melalui persalinan normal atau bedah caesar. Penagihan untuk jenis layanan itu akan ditagihkan melalui fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Sementara itu apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, Peraturan Direktur menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan dapat menagih klaimnya di luar paket persalinan.

Berbeda halnya dengan dua aturan lainnya, Peraturan Direktur yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi menetapkan kriteria frekuensi maksimal. Selain itu, beleid yang baru juga memunculkan syarat bahwa untuk fisioterapi, perlu adanya dokter atau petugas yang memang sudah tersertifikasi.

Previous articlePDIP Tak Persoalkan Rekomendasi Ijtima Ulama Capreskan Prabowo
Next articleBelajar IKM di Indonesia, Peserta Colombo Plan Apresiasi Kemenperin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here