Pancasila Milik Semua, Bukan Milik Kelompok Tertentu

Jakarta, PONTAS.ID — Salah satu faktor terbesar bangsa sebesar dan seberagam Indonesia hingga saat ini tetap solid bersatu adalah ideologi Pancasila tumbuh dan terus bersemai di hati dan tingkah laku rakyat Indonesia selama lebih dari 72 tahun. Walau dalam perjalanannya, ideologi Pancasila sempat dijadikan ‘alat kekuasaan’ namun nilai-nilai Pancasila tidak pernah luntur dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, Pancasila harus terus dijaga agar tetap menjadi milik seluruh insan di negeri ini, bukan diarahkan hanya menjadi milik kelompok tertentu. Adanya sikap atau tindakan sekelompok orang apalagi didukung oleh kekuatan tertentu menganggap dirinya paling Pancasila dan berhak menjadi penafsir nilai-nilai Pancasila tidak boleh terjadi, karena dipastikan akan melahirkan berbagai kegaduhan dan mengancam kebersamaan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Pancasila milik kita semua, bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Berbahaya jika ada orang, sekelompok orang, apalagi organisasi atau lembaga yang menganggap dirinya paling Pancasialis sementara yang lain kurang atau tidak Pancasialis. Arogansi yang menganggap dirinya paling Pancasila akan menjadi sumber kegaduhan dan benih perpecahan dan ini tidak boleh kita biarkan,” ujar Fahira Idris, Senin (11/6/2018).

Bagi Fahira perdebatan soal Pancasila sudah selesai sehari setelah republik Indonesia berdiri (18 Agustus 1945). Harusnya, lanjut Fahira, saat ini rakyat sudah merasakan kekuatan kelima sila Pancasila terutama sila yang terkait keadilan sosial. Pancasila memang harus diamalkan segenap rakyat, tetapi negara dalam hal ini pemerintahlah yang punya sumber daya untuk mempercepat terwujud kelima sila tersebut.

“Saat ini Pancasila lebih banyak diteriakkan dari pada diimplementasikan. Ada kesan Pancasila dijadikan milik kelompok tertentu saja. Kalau seperti ini terus, kapan rakyat merasakan kekuatan kelima sila Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari.,” papar Fahira.

Fahira juga mengungkapkan kekecewaan atas ketidakmampuan Pemerintah menjelaskan kepada rakyat kenapa harus mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang saat ini sedang ramai menjadi sorotan.

“Pemerintah kurang sigap menjelaskan ke publik apa guna lembaga ini. Apa out put dan out come-nya. Ada persoalan serius apa yang dihadapi bangsa ini sehingga kita butuh badan pembinaan ideologi? Semua itu tidak terjawab. Soal gaji juga saya rasa pemerintah gagal menjelaskan ke publik,” pungkas Fahira.

Previous articleSummarecon Fasilitasi Ratusan Pekerja Proyek Mudik Gratis
Next articlePO Bus Kampung Rambutan Terapkan Sistem Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here