Data Yang Akurat, Buwas Diminta Duduk Bersama Dengan Regulator

Budi Waseso

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekti, mengingatkan bahwa Perum Bulog bukan instansi kementerian yang memiliki kewenangan seperti regulator, melainkan operator.

Lely mengatakan, yang harus dilakukan Direktur Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) adalah duduk bersama dengan para regulator dan menyamakan data dan persepsi mengenai pangan.

“Misalnya, berapa sebetulnya produksi, berapa stok di masyarakat, dan berapa harga yang kemudian diharapkan untuk dikendalikan,” ujarnya dalam diskusi ‘Perspektif Indonesia: Ketahanan Pangan Jelang Ramadan’, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018).

Setelah duduk bersama, kata dia, diharapkan akan muncul pemahaman yang sama dan kemudian bergerak dengan cara yang sama dalam mengatasi persoalan pangan di Tanah Air.

“Yang jelas, beliau (Buwas) perlu belanja informasi sebanyak-banyaknya terutama dari internal Bulog kemudian ditambah pelaku dan stakeholder yang lain,” tandasnya.

Soal upaya menyamakan data, Ombudsman, berdasarkan kajian dan investigasi sejak setahun yang lalu, sudah memberikan saran ke pemerintah untuk mengembalikan otoritas itu ke Badan Pusat Statistik (BPS). Data itu menjadi yang resmi dan pegangan semua lembaga.

Di samping itu, mantan Kepala Divisi Penyaluran di Perum Bulog itu mengatakan pemberantasan mafia pangan seperti yang disebutkan Buwas sejatinya tugasnya kepolisian.

Sementara Perum Bulog bertugas menjaga situasi tetap fair bagi seluruh pihak dan mengamankan stok untuk kepentingan yang ditugaskan oleh pemerintah.

“Yang dilihat oleh Ombudsman adalah bagaimana seluruh pelaku usaha bisa menjalankan tugas masing-masing tanpa maladministrasi. Tidak melakukan pelangaran hukum, penimbunan, dan pelanggaran hukum lainnya,” kata dia.

“Kalau terbukti ada mafia pangan ya silahkan ditindak dengan sesuai prosedur,” tambah Lely.

Melihat momentum yang dihadapi saat ini yakni bulan puasa yang datang setiap tahun, Perum Bulog, ia sebut sudah bisa melakukan stabilisasi harga pangan menjelang hari-hari besar.

Maka, Buwas dalam posisinya sebagai pemimpin baru lembaga itu juga masuk untuk mempelajari situasi. Karena itu Lely berpendapat Buwas tinggal menjalankan saja apa yang selama ini sudah dimandatkan pemerintah kepada Perum Bulog.

Sebagai orang yang datang dari latar belakang polisi, tantangan Buwas sebagai pemimpin Perum Bulog tidak akan jauh berbeda dengan yang dihadapi mantan-mantan pemimpin lembaga itu sebelumnya.

Situasi dan kondisi tantangan alam di Indonesia yang tidak menentu, kemudian situasi pasar yang tidak sepenuhnya terkendali atau dikendalikan oleh pemerintah, maka siapapun yang menjadi dirut Bulog menghadapi tantangan yang sama beratnya.

“Artinya harus menjaga kepentingan produsen, konsumen, dan pelaku usaha. Tentu yang paling penting lagi adalah kepentingan masyarakat umum,” kata Lely.

Masuknya Buwas ke Perum Bulog apakah akan memengaruhi ketahanan pangan menjelang puasa dan lebaran? Menurutnya, kalau soal personal, selama ini, Perum Bulog sudah mengalami banyak perubahan dan dalam situasi yang lebih tidak menentu.

Tetapi, ia menggarisbawahi, faktor ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh pemimpin, tetapi lebih kepada ketersediaan suplai di pasar, masalah produksi, dan stok yang tersedia di tingkat pemerintah (bulog).

“Tentu pangan dalam konteks beras dipegang tidak hanya oleh bulog tetapi pelaku-pelaku yang lain,” tandas Lely.

Ketersediaan pangan menurutnya akan dipengaruhi oleh produksi, marketable surplus atau yang tersisa di masyarakat setelah dikonsumsi, dan menjaga harga.

Editor: Idul HM

Previous articleGati: IKM Tombak Ekonomi Yang Tahan Krisis Global
Next articleSusi Ingin Berantas Penangkap Ikan Yang Merusak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here