Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah dan Perhutanan Sosial

Ilustrasi.

Jakarta, PONTAS.ID – Semangat Nawacita Jokowi memuat satu kebijakan baru mengenai pengakuan dan perlindungan wilayah yang dikelola rakyat. Aturan yang dikemas dalam bentuk Kebijakan Tanah Objek Refoma Agraria ini menargetkan 9 juta hektar legalisasi dan redistribusi tanah.

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya memiliki aturan perundang-undangan yang cukup komprehensif mewadahi problematika agraria, UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Hal Ini disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, kepada PONTAS.Id, di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Menurut Horison, UU tersebut cukup gamblang menjamin akses dan pemanfaatan Sumber Daya alam, baik air, bumi, tambang, hutan, dan kekayaan alam lain, pun aturan ihwal penguasaan tanah bagi petani dan korporasi.

Ia menjelaskan, Kepastian hukum menjadi salah satu unsur yang penting bagi para kepemilikan tanah, minimnya pemahaman atas perbedaan sertipikat hak atas tanah dan Surat Keputusan (SK) mengenai Perhutanan Sosial di kalangan masyarakat pacu ketimpangan. “Ketimpangan pemilikan tanah kerap menjadi permasalahan yang ramai dibicarakan. Sementara kegiatan sertipikasi justru bagian segelintir dari yang disebut Reforma Agraria,” ujarnya.

lebih Lanjut, Pemerintah melalaui kementerian ATR/ BPN Berupaya menyelesaikan penyelesaian ketimpangan tersebut. “tanah harus ditangani secara serius oleh Pemerintah, fokus utama adalah pembenahan kemiskinan dan kesenjangan agar berkurang dan semakin menuju pemerataan ekonomi. Wujudnya adalah kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah,” ujar Harison.

Harison menjelaskan, Guna menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia di luar wilayah kawasan hutan. Kegiatan tersebut meliputi pengukuran dan pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atau yang kita kenal sebagai Sertipikat.

Ia Juga menjelelaska, bahwa Sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang dapat diberikan kepada seseorang baik perorangan maupun badan hukum. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut dilakukan melalui Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik.

lebih Lanjut, Pendaftaran Tanah Secara Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Hari Mengatakan, Percepatan pendaftaran tanah di Indonesia telah ditetapkan dengan target yang sangat besar yaitu di tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang, tahun 2019 sebanyak 9 juta, dan seterusnya masing-masing 10 juta bidang, sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar (± 126 juta bidang).

Adapun manfaat Sertipikat bagi masyarakat kata harison, adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah. Dengan adanya Sertipikat, maka aset yang dimiliki masyarakat menjadi bersifat dapat diagunkan ke bank serta sebagai jaminan yang aman yang diperlukan dalam pengajuan kredit perbankan sehingga masyarakat mempunyai modal usaha.

Perhutanan Sosial
Pemerintah punya program menarik agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola hutan. Namanya Program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial adalah program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.

Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Program ini menepis ketakutan banyak orang yang selama ini menghadapi banyak kesulitan ketika hendak memanfaatkan area hutan di sekitar tempat tinggal mereka.

Ada lima skema dalam program ini yaitu Pertama, Skema Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Kedua, Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Ketiga, Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Keempat adalah Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat hutan adat.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi warga masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.
Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.
Dalam rangka kegiatan Perhutanan Sosial dimaksud, kepada masyarakat diberikan dalam bentuk izin pengelolaan sumber daya pada kawasan hutan dan bukan merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah.
Perbedaan Sertipikat Hak Atas Tanah dengan Perhutanan Sosial adalah Sertipikat merupakan tanda bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, sedangkan Perhutanan Sosial merupakan izin pengelolaan kawasan dan bukan sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah.

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial sangatlah dibutuhkan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan dan mengembangkan eknomi dan tanah.

Editor: Idul HM

Previous articleZulkifli Hasan Memuji Kemajuan Kabupaten Banyuwangi
Next articlePDIP Bantah Bidik Pemilih Milenial Lewat Try Out SBMPTN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here