Ribut Isu Tenaga Kerja Asing, Ini yang Bikin Wapres Heran

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) /Foto: setkab.go.id

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku heran karena masih ada pihak-pihak yang mempermasalahkan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Padahal, dibandingkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke negara lain, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia masih kalah jumlah.

Masalah TKA kembali menghangat pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Di Malaysia dua juta tenaga kerja Indonesia bekerja, tapi Malaysia tidak pernah ribut. Kita, masuk sedikit ribut,” kata JK saat membuka Munas Apindo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Wapres menegaskan, kebijakan pemerintah membuka pintu TKA masuk ke Indonesia bukan untuk mengambil lapangan kerja yang ada. Namun menurut JK, kebijakan ini akan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

“Untuk kemajuan Indonesia dibutuhkan investasi. Namun jika tidak didukung kemudahan dalam perizinan khususnya terkait tenaga ahli, bisa berakibat batal nya investasi dan berdampak pada modal dan skill batal masuk,” kata Wapres.

Mekanisme dan Birokrasi
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri pun bersuara terkait pro kontra ini. Menurut dia, terbitnya Perpres Nomor 20/2018 tentang penggunaan TKA, hanya untuk menyederhanakan “prosedur, birokrasi dan mekanisme,” tanpa menghilangkan syarat kualitatif TKA-nya.

“Tanpa menghilangkan ‘prinsip penggunaan TKA selektif’ untuk memenuhi jabatan-jabatan yang memerlukan kompetensi khusus dan dalam rangka perluasan kesempatan kerja,” kata Hanif, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Tenaga Kerja, Minggu (15/4/2018) silam.

Salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi tersebut, lanjut Hanif, dengan menghilangkan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga nantinya perizinan TKA hanya ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi.

Syarat Ketat
Hanif meyakini masuknya investasi akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja pada berbagai tingkat ketrampilan atau keahlian, termasuk keahlian khusus yang belum dimiliki tenaga kerja Indonesia, “Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan memanfaatkan TKA profesional dari luar negeri, “ katanya.

Ditegaskan Hanif Perpres Nomor 20 Tahun 2018 selain menyederhanakan prosedur dan persyaratan tetap ketat, juga untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, kepastian berusaha, mengurangi ekonomi yang tinggi dan efisiensi administrasi.

“Dalam Perpres tersebut prosedur masuknya TKA dipermudah, sehingga investor mendapatkan ketenangan dalam berinvestasi serta kepastian hukum dan berusaha bagi investor di Indonesia. Namun persyaratan dan ketentuan tetap ketat,“ ujar Menteri Hanif.

Bukan Pekerja Kasar
Lebih lanjut, Menteri Hanif mengatakan adanya Pepres KTA tersebut juga tak akan membuat banjirnya TKA, karena tidak semua jabatan bisa diduduki oleh TKA. Hanya jabatan-jabatan tertentu seperti komisaris, direksi dan jabatan-jabatan keahlian.

“Pekerja kasar tidak boleh dan jika ada maka sudah pasti merupakan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran ya ditindak, termasuk tindakan deportasi, “ tegasnya.

Hanif pun mengajak masyarakat tidak perlu khawatir dan terpengaruh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menyusul terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA.

“Yang pasti, Perpres hanya sekedar memudahkan prosedur, birokrasi. Sehingga investasi makin banyak dan lapangan kerja makin tercipta. Lapangan kerja tercipta, pasti untuk rakyat Indonesia, bukan untuk yang lain,“ pungkas Hanif.

Editor: Hendrik JS

Previous articleMembentuk 100 Destinasi Digital Harus Kerja Speed, Solid dan Smart
Next articleEnggan Bahas Elektabilitas, Jokowi Pilih Fokus Kerja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here