Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karanna Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) terus berupaya mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
“Bulan bakti tahun ini, ada banyak kegiatan yang kita gelar dengan bersinergi dengan semua pihak baik dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) maupun pemerintah daerah dalam memaksimalkan pelayanan kita kepada masyarakat khususnya nelayan,” ungkap Kepala BKIPM Rina yang hadir bersama Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, saat menyambangi Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Makassar, Sulawesi Selatan dalam rangkaian kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Gemasatukata), pada Selasa (17/4).
Pada kesempatan tersebut, KKP menyerahkan bantuan berupa 2.000 alat tangkap ramah lingkungan (bubu) kepada nelayan Untia dan meresmikan coldstorage berkapasitas 30 ton untuk menyimpan dan membekukan hasil tangkapan agar tidak mudah busuk, sebelum nantinya diekspor ke luar negeri. Selain itu, juga dilakukan penebaran 2.000 rajungan, 10.000 benih kakap putih, 250 kepiting under size, dan 1.000 mangrove di sekitar PP Untia.
Sebagai dukungan terhadap jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, KKP juga memberikan bantuan berupa 19 sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CIPB), Traceability (ketertelusuran), Instalasi Karantina Ikan (IKI), dan 10 sterofoam higienis.
Rina mengungkapkan, bantuan ini tak terlepas dari tugas pokok dan fungsi BKIPM sebagai institusi yang memberikan pelayanan terkait sertifikasi kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mendukung daya saing produk perikanan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.
“Tugas kita memberikan pelayanan agar kegiatan ekspor dan impor ke luar negeri maupun antararea di dalam wilayah Indonesia terjamin keamanannya dan layak dikonsumsi serta tidak membahayakan lingkungan,” tambahnya.
Adapun untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, pada kesempatan tersebut KKP juga menyerahkan bantuan 200 paket kebutuhan pokok (sembako). “Semua bantuan yang kita serahkan kepada para nelayan ini kita harapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan,” pungkas Rina.
Selain itu, di bidang pelayanan publik Rina berpendapat, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan masyarakat secara inovatif agar tidak tertinggal dalam tatanan global. Untuk itu, masyarakat harus mampu berkembang secara cepat mengikuti perubahan dan memanfaatkan perkembangan teknologi modern.
Rina mengatakan, BKIPM menerapkan standar pelayanan publik yang diharmonisasi dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Misalnya melalui keikutsertaan aktif BKIPM dalam Indonesia National Single Window (INSW), Single Submission (SSM) dalam rangka pelayanan satu pintu berbasis Manajemen Resiko (ISRM), pembayaran PNBP dengan sistem Electronic Data Capture (EDC), e-certificate antara Indonesia dan EU, pelaporan karantina berbasis internet (PPK Online), barcoding, dan lain-lain.
Rina berharap, UPT BKIPM di seluruh Indonesia dapat memberikanan pelayanan dan kenyamanan bagi stakeholder, mempercepat proses penyelesaian sertifikat, dan memperlihatkan keramahan petugas serta berbagai inovasi pelayanan publik.
Editor: Idul HM
