Kementan Klaim Produksi Padi 34 Provinsi Mei-Juni, 8.7 Juta Ton Beras

Ilustrasi.

Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Pertanian klaim, pihaknya telah memetakan kawasan produksi padi di 34 provinsi pada periode Mei-Juni 2018.

Tercatat panen pada Mei seluas 1,229,713 hektar dan Juni seluas 1,667,460 hektar yang mampu memproduksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 6,65 juta ton atau setara 3,7 juta ton beras pada Mei dan 9 juta ton GKG atau setara 5 juta ton beras pada Juni 2018.

“kami berharap Bulog sebagai mitra kerja pemerintah juga turun ke lapangan segera,” ujar Kepala BKP Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/4).

“Yang pada akhirnya apa yang dicita-citakan dan sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud sehingga keseimbangan harga di produsen dan konsumen dapat dirasakan,” pungkasnya.

Apel Siaga Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) di beberapa daerah juga dilakukan secara intens. Kemudian disusul dengan acaraGelar Pangan Murahatau Bazar di 100 titik
“Kami lakukan pemantauan ketersediaan, harga dan Pasokan beras, dan sosialisasi kondisi ketersediaan, distribusi dan harga beras,” jelas Agung.

Agung mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menggulirkan pola korporasi bagi petani dalam rangka memberikan kepastian pasar dan jaminan harga. Dengan menggunakan pola ini petani diajak untuk menjadi lebih modern melalui kelembagaan petani yang modern juga dalam hal ini koperasi tani.

Lebih lanjut, Koperasi d isini menyediakan alsintan dan saprodi seperti: Alat Panen (Combine Harvester), Alat Pengering (Dryer/Vertical Dryer), Alat Penggilingan, Alat Pengemas (Packaging), Gudang, Lantai Jemur, Bangunan, Alat Transport, dan lain-lain yang disediakan oleh BUMN pangan baik pusat maupun daerah dari sisi hulu hingga hilir.

Agung berpendapat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud sehingga keseimbangan harga di produsen dan konsumen dapat dirasakan.

Editor: Idul HM

Previous articlePenutupan Facebook di Indonesia Kurang Kreatif
Next articleMemberdayakan KUKM, Revitalisasi Paviliun Provinsi Secara Menyeluruh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here