Komnas HAM: Kebijakan Pangan Masih Jauh Dari Cita-cita UU

Beras

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menilai ada yang salah dalam sistem pangan yang berjalan di Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti lemahnya kebijakan pangan oleh pemerintah. Menurut Komnas HAM, sisi implementasi kedaulatan masih jauh dari yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan, yakni membangun sistem pangan yang mandiri sesuai dengan potensi lokal.

Sulitnya membangun sistem yang mandiri sesuai dengan potensi lokal, kata Sandra, disebabkan belum terpenuhinya hak masyarakat atas pangan. Hak tersebut terdiri atas aspek ketersediaan dan ke­terjangkauan.

Dari aspek ketersediaan, produksi pangan nasional berjalan stagnan. Itu antara lain disebabkan kepemilikan lahan petani sangat kecil, konversi lahan meluas, dan produksi pangan tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk. “Yang memprihatinkan, ketersediaan pangan dibangun melalui impor. Padahal Indonesia memiliki sumber pangan berlimpah,” ucap Sandra.

Sandra mencontohkan, salah satu kelompok ren­tan ialah petani gurem. Lahan yang mereka miliki sempit sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pangan. Padahal, 56,5% dari 25,4 juta keluarga petani merupakan petani gurem dan mereka hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare (ha).

Sandra mengatakan, Kebergantungan pada beras dan gandum sebagai sumber pangan membuat Indonesia terus mengimpor pangan strategis. Dalam jangka panjang hal itu dinilai dapat mengikis aspek kedaulatan pangan.

Peneliti muda Komnas HAM Asep Mulyana menambahkan, data yang ia peroleh menunjukkan sepanjang 2003-2013 di Jawa Barat terjadi konvensi lahan pertanian seluas 287 ha. Konvensi lahan seluas itu mengurangi produksi padi 3,2 juta ton dan kedelai 93 ribu ton.

“Jangan hanya karena kurang impor akan tetapi lebih melihat akar masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Lebih konferhensif jangka panjang, berkaitan dengan lingkungan hidup, aspek HAM, aspek ekonomi nasional dan sebagainya,” kata Sandra.

Komas HAM sendiri berharap jika pemerintah memberikan perhatian lebih serius dalam konteks kebijakan pangan kemudian melihat dengan hubungan yang lain. Sektoral, misalnya, jangan hanya berpikir produksivitas pertanian saja, tapi memajukan sumber pangan lokal yang lain.

Ia juga mengatakan jika mindset masyarakat mengenai pangan harus diubah total. Artinya, masyarakat harus melihat pangan yang betul-betul pangan bukan hanya beras, kedua evaluasi gandum juga sangat perlu dilakukan.

Sandra menuturkan, sebagai negara bukan penghasil gandum seharusnya pemerintah mengevaluasi total apakah bijak jika Indoneska terus mempromosikan pangan yang tidak bisa dihasilkan sendiri, bahkan memjadi importir terbesar.

sandra juga menyoroti terkait impor garam, “Yang lebih gila lagi garam, masa kita impor. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang dunia, trus kita impor garam,” pungkasnya.

Editor: Idul HM

Previous articleKemenperin Pacu IKM Nasional Go Global dan Go Digital
Next articleAnies Mengaku Puas Usai Periksa Fasilitas MRT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here