Guru Besar IPB: Pemerintah Perlu Perbaikan Tata Kerja Dan Tata Kelola Data

Prof. Dr Ir Dwi Andreas Santosa, MS, Guru Besar IPB.

Jakarta, PONTAS.ID – Setelah beberapa waktu lalu dikritik Komisi VII  DPR tentang  keakuratan data produksi pertanian, sehingga kecenderungan untuk saling menyalahkan karena data yang berbeda.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas  meberi kritikan terkait keakuratan data produksi pertanian. Menurutnya, perbaikan data pangan perlu segera dilakukan atas dasar kejujuran. “Kejujuran dari bawah sampai ke atas. Kalau dari bawah sampai ke atas jujur semua ya aman. Kalau satu saja tengahnya ngak jujur ya datanya nggak karuan,” kata Dwi  kepada  saat dihubungi PONTAS.ID, Jumat (3/4/2018).

Dwi mengatakan, Pemerintah perlu perbaikan tata kerja dan tata kelola penyelenggaraan data secara cepat dan baik. Perbaikan perlu dilakukan dibagian hulu, bukan hanya pada tabel dan angka yang terlihat di ranah publik. Data berkualitas adalah jaminan kredibilitas pemerintahan. kuncinya keakuratan  data yang di keluarkan lembaga sektoral  harus benar dan bisa dipertanggung jawapkan, tegas Dwi.

Dwi Andreas yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI),bergerak bidang pemuliaan tanaman dan pengembangan teknologi, menambahkan, berdasarkan data yang dimilikinya sejak 2001 hingga 2017 ditemukan selisih yang cukup besar. Selisih ini pun menurutnya telah dilaporkan ke pemerintah sebagai bahan koreksi.

Dwi mengatakan, produksi padi di tanah air dalam kurun waktu 16 tahun terakhir jika jujur tidak melulu mengalami kenaikan. “Naik turun saja. Jadi produksi padi di tahun 2001 dengan produksi padi di tahun 2017 itu sebenarnya hampir sama saja,” ujarnya.

“Sebaliknya, kalau melihat data pangan yang ada, terjadi kenaikan terus tiap tahun. Itu artinya, selisih data pangan yang ada dengan kenyataan di lapangan setiap tahun semakin lama kian membengkak” ketus Dwi.

Dwi mengatakan, Data yang tidak akurat seperti ini akan merugikan semua aspek, mulai dari petani, pedagang/pelaku usaha, dan konsumen, kata Dwi.

“Sinergi antara kementerian sektoral dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ini harus terjalin dengan baik kedepanya, guna untuk memberikan data yang akurat” jelas Dwi.

Editor: Idul HM

 

 

Previous articleCondom Snorting Challenge, Tantangan Membahayakan yang Populer
Next articlePrabowo Sebut Elite Bodoh dan Maling, Ini Kata Gerindra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here