SMI: Lempar Isu Hutang, Politisi Sengaja Bikin Resah

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, PONTAS.ID – Perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir membuat seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perhatian elit politik, ekonom dan masyarakat terhadap utang tentu sangat berguna bagi Kementerian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara untuk terus menjaga kewaspadaan, agar apa yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan.

“Namun kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif,” kata Sri Mulyani, melalui siaran pers yang diterima PONTAS.id, Jumat (23/3/2018).

Kecuali, kata Sri Mulyani, kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu, “Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,” imbuhnya

Dikatakan Sri Mulyani, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur juga kurang memahami dua hal.
Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, “Meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya,” kata dia.

Soft Infrastructure
Kedua, lanjut Sri Mulyani, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa ‘tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya’ adalah kesimpulan yang salah.

“Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis ‘soft infrastructure’ yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita,” kata Sri.

Editor: Hendrik JS

Previous articleFoto Seksi Angelina Jolie Muda Ditawar 39 Juta
Next articleSebagian Wilayah Jakarta Bakal Diguyur Hujan Siang Hari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here