Pemerintah Didesak Segera Lakukan Digitalisasi Data TKI

Ketua Timas TKI DPR Fahri Hamzah bersama Menaker Hanif Dhakiri (HRD)

Jakarta, PONTAS.ID – Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR, melakukan rapat konsultasi bersama dengan sejumlah kementerian yang berkaitan dengan TKI.

Salah satu topik utama dalam rapat kali adalah membahas Muhammad Zaini Misrin Arsyad, TKI asal Madura, Jawa Timur, yang dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi tanpa memberi tahu secara resmi kepada Pemerintah Indonesia.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga Ketua Timwas TKI, Pada kesempatan itu, hadir Menteri Ketenagakerjaan (Menker) Hanif Dhakiri, Dirjen PPMD Kemendagri Taufik Madjid, dan Sekretaris Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Lilik Bambang L.

Tak hanya soal Zaini, rapat kali ini juga membahas berbagai persoalan yang dialami para TKI, khususnya mereka yang terjerat kasus hukum di negara tempatnya bekerja. Bahkan di awal rapat, Fahri menyoroti tak adanya pencocokan data kasus-kasus yang dialami TKI, baik yang sesusai prosedur dan yang non-prosedur.

Karena itu, Fahri meminta kementerian terkait dapat mengkalibrasi data TKI. Ia menuturkan bahwa selama ini tidak pernah ada kalibrasi terhadap kasus yang dialami oleh TKI baik yang sesusai prosedur dan yang non-prosedur.

“Kita belum pernah ada kalibrasi data, sebenarnya berapa yang disebut (sudah melalui) prosedur itu berapa dan yang non-prosedur berapa. Masak negara nggak bisa melacak warganya yang non-prosedur?” kata Fahri saat membuka rapat konsultasi di Ruang Pansus Nusantara II gedung DPR, Rabu (21/3/2018).

Masih menurut politikus PKS itu, yang juga mendesak pemerintah segera melakukan digitalisasi data dan sistem perlindungan bagi para TKI. Sehingga dengan begitu, peristiwa dihukum pancungnya Zaini tidak terulang lagi ke depannya.

“Semuanya sistem perlindungan digital gitu lho. Otak kita saja sekarang bisa di-scan gitu lho. Masak kita enggak tahu kalau rakyat kita ada yang tiba-tiba dihukum mati?” sesal Fahri.

Akan Bentuk LTSA

Menjawab hal itu, Taufik Madjid sebagai perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuturkan, pihaknya telah mendorong adanya pembentukan layanan terpadu satu atap (LTSA) untuk percepatan pengintegrasian para TKI.

“Khusus mengenai penempatan migran tentang perlindungan pekerja Indonesia yang terkait dengan Kemendagri dan Pemda yang mendesak adalah mengenai pembentukan layanan terpadu satu atap untuk percepatan pengintegrasian TKI,” terang Taufik.

Ambil Langkah Optimal

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan pemerintah terus melakukan pengawalan, dan mengambil langkah-langkah yang optimal untuk perlindungan pada TKI.

Dia menyampaikan di Saudi Arabia ada 102 kasus TKI  yang terancam hukuman mati, 79 orang di antaranya berhasil dibebaskan pemerintah dari hukuman mati, ada 3 orang yang dieksekusi, dan 20 orang yang sedang dalam proses.

“Jadi intinya pemerintah melakukan langkah yang optimal. Bahkan untuk kasus Zaini Misrin, langkah pemerintah ini sudah extraordinary, karena ini menjadi kali pertama kita mengajukan peninjauan kembali dari keputusan yang sudah inkrah di tingkat kasasi. Jadi kasus-kasus yang tersisa akan terus ditangani pemerintah,” papar Hanif.

Previous articleKritik Pemerintah, Amien Rais Ogah Minta Maaf
Next articleIFIC Dorong Perusahaan Menjadi Pemasok Global

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here