Dilapor ke KPK dan MA, Ini Kata Freeport

Salah satu sudut lokasi tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia di Papua

Jakarta, PONTAS.ID – Hakim Pengadilan Negeri Mimika diduga menikmati fasilitas dari perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Salah satu fasilitas yang diduga dinikmati hakim PN Mimika adalah rumah di kompleks karyawan PT FI, Timika Indah.

Selain itu nama Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika, Papua, Relly D Behuku juga disebut-sebut terdaftar sebagai staf kontraktor PT FI serta diberikan ID Card resmi.

Buntutnya, advokat dari lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru melaporkan Ketua PN Mimika, ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kode etik hakim serta dugaan menerima gratifikasi.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama, mengatakan bahwa pejabat dari instansi terkait di Kabupaten Mimika memang diberikan akses untuk masuk kawasan pertambangan PT FI berdasarkan kewenangan dari pejabat tersebut. Sebab kawasan tambang PT FI berada di Kabupaten Mimika, Papua.

Pemberian akses ini, kata Riza, dilakukan dengan membuat ID Card bagi para pejabat terkait. Namun, ID Card ini hanya diberikan kepada karyawan PT FI serta kontraktor yang terdaftar sebagai rekanan PT FI. Dengan demikian, seluruh nama pejabat yang berwenang masuk ke kawasan PT FI wajib harus terdaftar melalui salah satu perusahaan kontraktor PT FI.

“Jadi statusnya bukan karyawan maupun kontraktor PT Freeport Indonesia, hanya untuk prosedur pemberian ID Card. Karena, kawasan tambang memiliki SOP yang ketat demi menjaga keamanan (security) serta keselamatan (safety) di kawasan tambang. Sehingga siapa pun yang masuk wajib menggunakan ID Card yang dikeluarkan PT Freeport Indonesia,” jelas Riza Pratama ketika dihubungi PONTAS.id, Selasa (13/2/2018).

Pemerintahan Baru
Terkait fasilitas rumah yang juga diberikan PT Freeport Indonesia kepada instansi terkait di Kabupaten Mimika, Riza mengatakan, pemberian fasilitas tersebut hanya sebatas membantu jajaran pemerintah daerah. Termasuk pegawai pengadilan negeri, Bea Cukai, Kepolisian serta instansi terkait lainnya.

“Statusnya juga pinjam pakai dan pemberian fasilitas ini diperbolehkan dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Apalagi, PT Freeport Indonesia telah berdiri di Papua sejak tahun 1967, sementara Pemerintahan Kabupaten Mimika baru dibentuk tahu 1999 dan mulai beroperasi tahun 2000. Dengan demikian sepanjang tidak menyalahi aturan, PT FI boleh memberikan fasilitas kepada pemerintahan yang baru dibentuk, karena memang dibutuhkan,” kata Riza.

Bantah Gratifikasi
Saat ditanyakan soal tudingan gratifikasi oleh PT FI kepada hakim PN Mimika, Riza tegas membantah. Menurut Riza, operasional PT FI memiliki Code of Business Conduct yang mengatur secara ketat hubungan perusahaan dengan instansi terkait.

Tak hanya itu, Riza menambahkan, PT FI juga patuh terhadap Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yaitu Undang-undang Amerika Serikat (AS) terkait masalah penyuapan dan bentuk korupsi lainnya untuk investasi di luar AS oleh perusahaan asal AS

“Gratifikasi seperti apa yang kami lakukan? Apalagi induk perusahaan PT Freeport Indonesia terdaftar di The New York Stock Exchange (NYSE / pasar modal AS di New York). Jadi kami tidak mungkin melakukan gratifikasi dalam menjalankan usaha,” pungkasnya.

Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here