Baleg: Belum Ada Pembahasan Pasal LGBT di DPR

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, sampai saat ini belum ada kesepakatan antara fraksi di legislatif membahas apalagi menyetujui maupun menolak soal pasal LGBT dalam KUHP.

Hal ini disampaikan Firman menyanggah pernyataan ketua umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan, sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT.

“Meluruskan atas pemberitaan yang mengutip pernyataan bersumber dari Ketua MPR soal pasal LGBT bahwa ada 5 fraksi yang sudah menyetujui pasal itu adalah tidak benar,” kata Firman kepada pontas.id melalui pesan singkat, Minggu (21/1/2018).

Firman menegaskan, semua fraksi di DPR hampir dipastikan menolak dan tidak memasukkan pasal LGBT di KUHP untuk masuk dalam prolegnas baik prioritas jangka menegah maupun jangka panjang meskipun sama-sama diketahui banyak NGO/LSM pernah beraudensi dengan Baleg agar memasukan pasal itu ke dalam KUHP.

“DPR belum bergeming atau merespon desakan itu, dan Baleg melihat bahwa RUU tentang LGBT sensitivitasnya tinggi apalagi Indonesia negara yang mayoritas muslim penduduknya dan tidak semudah itu meloloskan sebuah RUU yang akan membuat suasana gaduh,” terang politikus Golkar ini.

Firman pun mengakui, pernah ada keinginnan dari NGO/LSM asing yan menawarkan untuk memberikan pendampingan dan masukan tentang RUU LGBT.

“Tapi secara tegas kami (Baleg) menolak dalam penyusunan RUU kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dari negara manapun,” tandasnya.

Sebelumnya, PAN mengecam adanya praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. PAN menyatakan, sudah ada 5 fraksi di DPR yang menolak adanya LGBT.

“Saat ini di DPR sedang dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT,” kata dia saat menghadiri Tanwir I Aisyiyah di Surabaya, Sabtu (20/1/2018).

Zulkifli mengatakan, saat ini DPR masih menggodok pasal LGBT dalam RUU KUHP. Aturan mengenai perbuatan cabul sesama jenis diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi:
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

PAN meminta adanya penindakan tegas bagi yang melakukan praktik LGBT secara terang-terangan seperti pesta gay. Sebaliknya, PAN meminta bagi yang tak mempraktikkan LGBT secara terang-terangan diberikan semacam rehabilitasi atau edukasi.

“Iya dong, kalau terang-terangan seperti pesta gay harus dihukum. Perempuan sama laki-laki saja dihukum, apalagi sesama laki-laki. Tapi kalau tak lakukan seperti pesta, itu mesti diobati,” sebut Zulkifli.

Terkait LGBT, Zulkifli juga menyampaikannya saat sosialisasi 4 pilar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, tadi siang. Sebagai Ketua MPR, ia menyayangkan bagi pihak yang melegalkan LGBT.

“Dulu di kampung saya, orang seperti itu merupakan aib. Ini malah mintai diakui,” tuturnya

Previous articleDiajak Risma, Puti Soekarno Temui Arek Suroboyo
Next articlePertukaran Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan Bisa Rampung Hari Ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here