Janji Stop Reklamasi Anies-Sandi Berujung Blunder

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno

Jakarta, PONTAS.ID – Pada saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji menghentikan proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Proyek ini diketahui telah dimulai sejak Indonesia masih dipimpin Soeharto.

Belakangan berbagai pernyataan yang dilontarkan Anies dan Sandi malah membuat blunder bagi mereka, lantaran ketidak pahaman atas perundangan serta regulasi yang berlaku.

Seperti misalnya, saat Sandiaga Uno dalam sebuah kesempatan menyebut ada keanehan pada terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi. Menurut Sandi, sertifikat tersebut terbit dalam waktu singkat.

Namun, kejanggalan yang dilontarkan Sandi tersebut, disanggah oleh pakar hukum agraria Universitas Gajah Mada (UGM), Nur Hasan. “Sebenarnya, aneh atau tidak itu tergantung dipenuhi atau tidak syarat atau prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan,” kata Nur Hasan dalam sebuah acara di SMART FM Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2017).

Nur Hasan menjelaskan, Pemprov DKI telah sepakat dengan pengembang, bahwa hak pengelolaan lahan (HPL) pulau reklamasi adalah Pemprov DKI.
Permohonan izin HPL ini sudah diajukan sejak Desember 2015, dan baru terbit pada Juni 2017. Sebagai konsekwensinya, setelah HPL terbit, Pemprov DKI memberikan rekomendasi penerbitan HGB di atas HPL yang duluan terbit tersebut.

Sebelum sertifikat HGB diterbitkan, ada beberapa prosedur administrasi yang harus dilengkapi dan membutuhkan waktu yang relatif lama, “Untuk penetapan batas tanah, karena penetapan ini memerlukan persetujuan pemilik tanah yang saling berbatasan. Untuk reklamasi ini tidak perlu ada persetujuan dari pemilih tanah berbatasan, karena belum ada pemilik nya,” jelas Nur Hasan.

Sehingga untuk penerbitan HGB reklamasi tidak membutuhkan waktu panjang, karena tidak mungkin warga melakukan klaim, “Mungkin ini yang tidak disadari oleh publik,” kata Nur Hasan.

Lembaga bukan Pribadi
Demikian juga dengan langkah Anies Baswedan yang menyurati Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi.

Namun, permohonan tersebut ditolak Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil lantaran terbitnya sertifikat itu sudah melewati ketentuan dan persyaratan hukum pertanahan yang ada.
Langkah BPN ini dibenarkan pakar hukum pertanahan Universitas Indonesia Arie S Hutagalung, “Bisa membatalkan kalau ada cacat administrasi, misalnya, overlap atau kesalahan dalam prosedur. Tapi ini yang namanya reklamasi ini sudah jelas-jelas tidak ada (cacat),” kata Arie, Jumat lalu.

Bila Pemprov DKI mengajukan permohonan pembatalan karena persoalan lingkungan, menurut dia, hal itu kurang tepat, “Enggak ada kaitannya pemberian hak itu dengan lingkungan. Dan itu semua sudah dipenuhi oleh pemegang HGB itu, ada amdal, izin-izin dan lain sebagainya,” kata Arie.

Namun menurut Arie, masih ada cara lain yang bisa dilakukan, “Ya harus melalui gugatan peradilan tata usaha negara. Jadi ada dua cara. Kalau sengketa itu biasanya dari pengadilan tata usaha negara,” kata dia.

Janji Kampanye
Sementara itu, pakar tata hukum negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahawa persoalan pulau reklamasi tak dapat hanya dilihat dari persoalan politik, melainkan juga dari sisi hukumnya.

“Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi. Dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, akhirnya membuat terjebak,” kata Yusril dalam salah satu diskusi mengenai reklamasi di Jakarta, kemarin.

Yusril juga mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI yang ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. “Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan UU atau peraturan yang sudah ada,” katanya lagi.

Yusril juga mempertanyakan ucapan Sandiaga Uno yang menyatakan siap membayar ganti rugi kepada pengembang terkait rencana pembatalan sertifikat Pulau Reklamasi. “Pemprov dapat uang dari mana? Itu, kan, harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali, pasti, kan pakai uang APBD, uang rakyat,” kata Yusril.

Menurut Yusril, Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat kalau sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti rugi ke pengembang menggunakan APBD. “Pulaunya ini sudah jadi, kalau enggak dipakai mau diapakan? Mubazir nantinya,” ucap Yusril.

Editor: Hendrik JS

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here