Semua Pihak Diminta Hormati Putusan MK Soal PT 20 Persen

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang menolak uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold).

“Pertama, kami sampaikan makasi pada MK karena MK mendengar semua pihak bahwa proses PT yang sudah diputuskan oleh DPR sebagai wakil partai dan wakil rakyat,” kata Tjahjo di gedung DPR, Kamis (11/1/2018).

Kemudian, lanjut ia, dari sisi konstitusional maksud dan tujuan pemerintah secara terbuka di sidang MK bisa dipahami bahwa masalah prosentase itu sudah sesuai konstitusional tidak langgar UUD.

“Toh pilkada sekarang sama walaupun proses alot tapi seluruh parpol dapat penuhi harapan semua. Termasuk Perppu yang disetujui MK karena menyangkut prinsip dari ideologi negara yang harus dipertahankan sesuai amanat UUD,” katanya.

Ada beberapa pihak kecewa dengan keputusan MK itu, menurut Tjahjo hal itu hal yang wajar setiap torang punya hak dan pendapat yang berbeda, tapi putusan pemerintah dan DPR dengar aspirasi berdasarkan UU dan MK putuskan itu atas dasar kosntifusional dan itu final mengikat.

“Mari hormati putusan MK karena toh pemerintah berikan kesempatan peluang ada proses hukum di MK,” katanya.

Diketahui, MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 222 itu mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Disebutkan dalam pasal itu bahwa partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Sedangkan uji materi itu diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here