Tidak Ada Kebal Hukum Untuk Calon Kepala Daerah

Ilustarsi Calon Kepala Daerah

Jakarta, PONTAS.ID  – Calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian tersangkut masalah hukum pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 berlangsung, maka proses hukum tetap berjalan karena di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Di hadapan hukum, semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama. ‎

Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, proses hukum tetap berjalan ‎tidak bisa dihentikan atau ditunda karena calon kepala daerah sedang bertarung dalam pesta demokrasi tingkat lokal itu. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang diatur dalam KUHP, KUHAP dan kekuasaan kehakiman.

“Penundaan itu bertentangan dengan prinsip penegakan hukum bahwa harus cepat dan akan memunculkan perlakuan diskriminatif. ‎Jadi ya seharusnya proses hukum tidak terpengaruh proses politik,” kata Suparji Achmad, Jakarta, Kamis, (11/1/18).

Lebih lanjut Suparji menjelaskan, jika proses hukum dihentikan menunggu hasil Pilkada yang membutuhkan waktu cukup lama, maka justru akan menimbulkan masalah jika mereka terpilih. “Secara yuridis tidak ada yang menyatakan penundaan penanganan kasus,” jelasnya.

Pendiri SA Institute ini mencontohkan kasus yang berlama ini terjadi. Yakni kasus penistaan agama yang dilakukan calon kepala daerah petahana di Pilgub DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Proses hukum Ahok tetap berjalan bersamaan dengan proses kampanye Pilkada ketika itu. ‎”Secara faktual juga Ahok ditangani pada saat Pilkada,” ungkapnya.

Suparji mengakui, masalah ini sudah terjadi sejak Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada 2015. Ketika itu, Kapolri Jenderal Polri Badrodin Haiti mengeluarkan aturan pengusutan kasus calon kepala daerah menunggu proses Pilkada selesai. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi saling lapor atau kriminalisasi untuk menjatuhkan lawan politik.

“Penerapan hukum bersifat dinamis dengan mengacu pada norma yang sudah pasti sebagaimana diatur dalam UU. Jika hanya surat edaran maka dapat diabaikan,” tegasnya.

Suparji mengintakan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada serentak patuh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku secara independen dan profesional,” katanya.

Dihubungi terpisah, anggota komisi III DPR Saiful Bahri Ruray mengatakan, kebijakan tersebut hanya pengulangan, bukan hal baru. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah diterapkan pada zaman Kapolri Badrodin Haitu. Tujuannya agar tidak terkesan hukum dimanfaatkan sebagai alat politisasi dan mendiskreditkan lawan-lawan politik tertentu.

Menurutnya, kebijakan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. “Penegak hukum baru bisa memprosesnya terkecuali kasus tangkap tangan untuk pidana,” kata Saiful Bahri Ruray. Saiful juga berpendapat bahwa kebijakan ini tidak menghentikan proses hukum. Tetapi proses hukum tetap berjalan

“Kan perkara tidak dibungkam, hanya ditunda,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi III DPR, Daeng Muhammad, menambahkan, masalah ini sudah pernah di bahas di Komisi III. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya tuduhan-tuduhan, kriminalisasi terhadap pasangan calon kepala daerah (paslon) dari lawan politiknya.

Daeng melanjutkan proses hukum tetap berlanjut namun jangan diproses pada saat Pilkada berlangsung karena untuk menjaga emosional masing-masing pendukung. “Polisi pengayom agar konflik tidak terjadi,” ujar Daeng Muhammad.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berpandangan, kebijakan ini tidak bertentangan dengan UU mana pun. Sehingga Pilkada yang sangat rentan dengan konflik ini dapat ditekan. ‎”Polisi melakukan tuduhan kriminalisasi, faktanya benar lakukan pelanggaran hukum belum tentu. Setelah Pilkada baru diproses,” jelasnya.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini kembali mengingatkan bahwa semua pihak harus menjaga tidak mudah terprovokasi maupun kriminalisasi terhadap salah satu paslon. “‎Kita menjaga jangan sampai seolah ada provokasi ada kriminasasi calon pilkada. Tapi semua ini tidak menghilangkan pidana proses hukum,” katanya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta jajarannya untuk tak mengusut perkara yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu yang ditetapkan oleh KPU nantinya. ‎”Saya selaku Kapolri mengajak dan mengimbau dan akan berusaha kepada para penegak hukum lainnya, Kejaksaan, KPK, koordinasi dengan Bawaslu mari sama-sama kalau sudah ada penetapan, siapapun yang sudah ditetapkan, jangan diganggu mereka dengan pemanggilan proses hukum,” ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini mengatakan, pemanggilan tersebut bisa mempengaruhi proses demokrasi dan memengaruhi opini publik. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana Kapolri mengesampingkan Peraturan Kapolri (Perkap) yang dikeluarkan oleh Bahdrodin Haiti tersebut. Proses hukum itu akan dilanjutkan saat proses Pilkada selesai. ‎”Jangan adalagi pemanggilan kepada mereka. Proses hukum nanti dilanjutkan setelah pilkada selesai. Itu baru fair,” ujarnya. ‎

Meski begitu, kata Tito, ada pengecualian untuk operasi tangkap tangan jika ada pasangan calon yang merupakan penyelenggara negara melakukan atau menerima suap. Orang tersebut akan tetap diproses hukum. Namun, jika orang tersebut berkapasitas saksi untuk diperiksa dalam suatu perkara, maka Tito meminta agar proses dihentikan dulu.

“Itu supaya menghindarai terjadinya proses hukum di tengah sekarang ini kontestasi politik dan menghindari aparat hukum melaksanakan proses hukum yang nanti berdampak konstetasi politik,” jelasnya. ‎

Sementara itu, selama belum penetapan pasangan calon 12 Februari 2018, aparat penegak hukum masih bisa melakukan pemanggilan terhadap bakal calon peserta Pilkada. Menurut mantan Kepala Densus 88 Antiteror Polri ini, tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mencontohkan pemeriksaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas, Palaran, atas nama KSU PDIB.

“Kita mengedepankan asas persamaan di muka hukum, jadi tidak ada proses kriminalisasi,” pungkasnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here