Achmad Baidowi: Khofifah Tak Perlu Mundur

Achmad Baidowi Anggota Komisi II DPR, (Foto:Ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Khofifah Indar Parawansa sudah memutuskan mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Jatim Timur (Pilgub Jatim) 2018, namun berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak perlu mundur dari posisi sebagai Menteri Sosal (Mensos). Khofifah hanya perlu cuti jadi jabatannya tersebut.

Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi, mengatakan, polemik terkait perlu tidaknya Khofifah Indar Parawansa mundur dari Mensos ketika maju Pilgub Jatim sebenarnya tak perlu terjadi jika semua pihak mengembalikan pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Tidak ada klausul bagi seorang menteri untuk mundur dari pencalonan. Yang wajib mundur adalah anggota DPRD, DPR, DPD, TNI, POLRI, PNS, kades dan pejabat BUMN/BUMD. Mundur/berhenti sejak ditetapkan sebagai calon,” kata Baidowi, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (8/1/18).

Lebih lanjut Awiek sapaan akrabnya mengatakan, adapun untuk bupati/wakil bupati, gubernur/wakil gubernur atau walikota/wakil walikota, mundur dari jabatannya ketika mau maju di daerah lain. Maka untuk Pilkada Jatim, sebut Awiek, baik Khofifah, Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Emil Dardak (Bupati Trenggalek) dan Gus Ipul (Wakil Gubernur Jatim) tidak perlu mundur. Cukup cuti di luar tanggungan negara. ‎

“Untuk Gus Ipul, Azwar Anas dan Emil Dardak karena tidak maju di daerah lain maka tidak perlu mundur,” katanya.

Awiek berhadap, Pilkada di Jatim menjadi ajang kontestasi gagasan dari para calon yang berpengalaman dalam memimpin sebuah institusi. “Pilkada Jatim harus sejuk, aman, dan damai,” harapnya.

Terpisah, anggota komisi II DPR, Komarudin Watubun, mengatakan, apabila menteri maju Pilkada maka harus mundur. Pasalnya, sebut dia, bicara politik maka bicara soal partisipasi. “Jadi kan masih banyak orang lain yang bisa jadi menteri. Bagi tugas untuk tanggungjawab untuk partisipasi dalam politik kan. Saya kira kalau bu khofifah bakal Cagub ya harus mundur dari menteri,” kata Bang Komar sapaan akrabnya.

Bang Komar enggan komentari adanya komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa menterinya tidak boleh ikut berpolitik. “Itu tanya saja ke Presiden,” ujarnya.

Terkait banyak partai politik tetap mengusung kepala daerah atau pejabat aktif maju Pilkada, dia menilai hal itu soal kebutuhan. “Kalau mereka benar-benar dibutuhkan oleh daerahnya ya saya kira wajar saja. Bupati kalau memang sangat dibutuhkan rakyat untuk jadi gubernur ya boleh saja. Sebab itu jabatan politis kan, sepanjang itu dikehendaki oleh rakyat boleh saja,” jelasnya.

“Tapi kalau dari menteri ke gubernur supaya jabatan menterinya efektif ya harus dilakukan reshuffle. Kan kalau menterinya cuti selama masa proses kampanye, kan tugas menterinya macet semua,” lanjutnya.

Politisi PDIP ini tidak bisa disamakan posisi menteri dengan kepala daerah dan anggota legislatif. Berdasarkan UU Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kepala Daerah (incumbent) maju kembali maka cukup cuti. Kalau sekarang harus mundur. Sementara anggota legislatif harus mundur.

“Dulu kalau UU Nomor 8 harus cuti. Kalau UU Nomor 10 Tahun 2016 harus mundur. Begitu kan keputusan MK-nya,” katanya.

‎”Bupati kalau dia ke Gubernur dia cuti. Kalau dia pindah ke provinsi lain baru mundur. Katakan dia bupati di provinsi A, lalu dia pindah jadi bupati di provinsi B, maka dia harus mundur dari jabatan bupati,” pungkasnya.

Previous articlePengangkut Minyak Iran Terbakar di Laut China
Next articlePolri Kemendag Teken MoU Awasi Perdagangan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here