Jakarta, PONTAS.ID – Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Jokowi berpotensi untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto.
Hal itu setelah Novanto ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, Jokowi memiliki peluang besar untuk memimpin Golkar.
“Sebaiknya Jokowi (ambil alih Golkar), Presiden dan tidak ada dengan persoalan hukum dan Golkar pun akan terbantu, justru akan menaikkan elektoral,” kata Pangi saat dihubungi, Selasa (28/11/2017).
Hal itu, kata Pangi, mengingat tradisi Golkar sebagai partai kekaryaan yang kerap berada di pemerintahan.
“Ada kemungkinan itu, karena tradisi Golkar itu menjadi presiden. Kan partai kekaryaan, jadi kekaryaan di pemerintah,” terangnya.
Lalu bagaimana dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART) Partai Golkar terkait calon ketua umum Partai Golkar? Pangi menjawab, soal aturan calon Ketum Partai Golkar bisa saja berubah dan bergantung kesepakatan seluruh kader Partai Golkar.
“Statuta politik saja itu (ADART soal Ketum Golkar), hanya formalitas saja, kalau semua sepakat bisa saja berubah, tergantung kesepakatan seluruh kader,” tegasnya.
Sebeumnya, dua tokoh Partai Golkar disebut berpotensi untuk menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketum Partai Golkar. Adalah, pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Golkar Idrus Marham dan Airlangga Hartarto.
Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan, Airlangga yang juga sebagai Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Novanto.
“Apabila Munaslub digelar, tokoh partai seperti Airlangga Hartarto yang dapat menyelamatkan Partai Golkar,” kata Agus, melalui keterangannya, Jakarta, Senin (27/11).
Sementara, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, selain Airlangga, Idrus Marham juga memiliki potensi untuk memimpin Partai Golkar.
Hal itu menanggapi adanya desakan dari sejumlah kader Partai Golkar untuk menggelar Munaslub. Hal itu pasca penetapan tersangka dan penahanan Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
