Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang telah menyandera warga Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, jelas merupakan teroris dengan semangat separatis.
Sehingga, kata dia, penanganannya memang tak bisa dilakukan hanya dengan operasi keamanan oleh Polri, tapi juga harus melibatkan TNI sebagai aparat pertahanan negara. Terlebih, katanya, sesudah reformasi, tanggung jawab menjaga keutuhan Indonesia memang harus dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing.
“Di luar keberhasilan operasi pembebasan kemarin, perlu disadari gerakan pro-kemerdekaan Papua saat ini sebenarnya lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer,” kata Fadli dalam keterangan pers, Senin (20/11/2017).
Atas semua itu, lanjut dia, seharusnya mempengaruhi pola pendekatan pemerintah dalam menangani Papua, yang memang belakangan ini ketegangan-ketegangan kembali mencuat.
“Untuk menutup celah diplomasi terkait isu Papua, DPR saat ini sedang merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik,” katanya.
Caranya, kata dia, Indonesia harus merangkul tetangga-tetangga sahabat, terutama dalam hal ini adalah negara-negara Pasifik, terkait isu Papua ini. Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua.
“Inisiasi pembentukan forum diplomasi itu harus datang dari kita dan perlu segera. Berkaca dari kasus Timor Timur, pemerintah tak boleh lengah dalam mengamankan jalur diplomasi ini,” kata dia.
Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, lanjut dia, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan. Dalam soal ekonomi dan keadilan ini, ia menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga.
“Dalam soal ini pula sebenarnya terletak urgensi Otonomi Khusus Papua, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dana sangat besar. Sesudah lebih dari lima belas tahun, dana itu mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua, baik manusia maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua hari ini semestinya tak lagi jauh ketinggalan dari wilayah Indonesia lainnya,” kata dia.
Namun, jika hari ini menemukan fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah. “Berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus. Saya kira pemerintah, BPK dan KPK, tentu bersama DPR, perlu untuk membahas masalah ini,” katanya.
Dengan demikian, diperlukan untuk melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi terutama karena masalah ini sangat terkait masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara.
“Jadi, keberhasilan aparat kita di Papua kemarin, sekali lagi memang perlu kita apresiasi dan pantas diberi penghargaan. Saya mengucapkan selamat kepada para prajurit, polisi, Pangdam Cendrawasih dan Kapolda, atas keberhasilan operasi kemarin,” lanjut dia.
Sementara disisi lain, sekali lagi jangan dilupakan bahwa masalah di Papua lebih kompleks daripada sekadar soal keamanan. Papua masih disandera oleh isu kesenjangan dan ketidakadilan. Ini juga harus ditangani dengan seksama.
Ia pun mengapresiasi keberhasilan Tim Gabungan TNI dan Polri dalam operasi pembebasan sandera di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat (17/11). Menurutnya, operasi yang menyangkut soal pertahanan dan keamanan memang membutuhkan kerjasama antara TNI dan Polri.
“Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan tim gabungan, baik dari TNI maupun kepolisian. Tim telah berhasil menghalau kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan membebaskan para sandera serta warga desa yang selama ini terjebak di Banti dan Kimbely. Itu kerja sama yang baik sekali, sekaligus menunjukkan kualitas dan profesionalitas aparat kita,” katanya.
