Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah sedang fokus untuk memacu pengembangan industri manufaktur agar menjadi sektor yang berdaya saing global dan andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan langkah kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan mulai dari pihak pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat. Kita baru kembali menjadikan industri manufaktur sebagai sektor mainstream dalam pembangunan nasional.” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara High Level Policy Round Table on Manufacturing Sector Review di Jakarta, Kamis (5/12/2018).
Lanjut Airlangga, saat ini pemerintah Maelalu kementerian perindustrian telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi dan arah yang jelas untuk merevitalisasi industri manufaktur nasional agar semakin kompetitif di kancah internasional pada era digital.
“Dengan implementasi industri 4.0, diyakini produksinya akan lebih efisien dan berkualitas,” tuturnya.
Airlangga menyebut, langkah strategis yang perlu dilakukan guna mendongkrak daya saing industri manufaktur nasional, antara lain menjaga ketersediaan bahan baku baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini agar tidak mengganggu jalannya proses produksi.
Kemudian, dibutuhkan biaya energi yang lebih kompetitif, seperti listrik dan gas industri. “Pemerintah juga menciptakan iklim investasi kondusif melalui pemberian fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance,” imbuhnya.
Faktor penting lainnya adalah membangun sumber daya manusia (SDM) industri yang produktif. Dalam hal ini, Kemenperin sudah menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri serta di tingkat Politeknik. Ini menjadi salah satu proyek percontohan bagi peningkatan kompetensi SDM di Indonesia.
“Bapak Presiden telah mencanangkan, bahwa periode berikutnya fokus pada pengembangan SDM yang lebih masif. Kami juga melakukan kerja sama dengan Swiss dan Jerman untuk memperbaiki kurikulum. Selain itu, melaksakan pelatihan di top level yang diikuti 700 peserta untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0,” paparnya.
Di samping itu, infrastruktur antar kawasan industri perlu diintergrasikan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi logistik. “Bahkan, kami pun terus mendorong pendalaman struktur industri melalui peningkatan investasi, terutama untuk sektor yang berorientasi ekspor atau substitusi impor,” jelasnya. Upaya-upaya tersebut sudah masuk di dalam 10 program prioritas Making Indonesia 4.0.
Editor: Idul HM
