Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meyakini jajaran BIN dan TNI akan netral dalam Pilkada Serentak 2018.
Dia menilai BIN dan TNI yang merupakan mitra dari Komisi I DPR ini belum menunjukkan adanya penyimpangan.
“Sebagai anggota Komisi I DPR yang juga mengawasi kinerja BIN dan TNI saya belum menemukan adanya penyimpangan kinerja kedua institusi tersebut terkait pilkada serentak,” ungkap Charles dalam keterangan pers, Rabu (27/6/2018).
Dia menyebut, BIN memiliki mekanisme pengawasan yang ketat baik di internal. Tak hanya dari internal, BIN pun disebut Charles juga turut diawasi oleh Komisi I.
“Selain itu juga pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas intelijen di DPR,” kata Politikus PDIP itu.
Charles pun menilai, TNI selama ini telah menunjukkan integritasnya terkait polemik netralitas aparat. Anggota DPR Dapil DKI Jakarta itu juga menyoroti tudingan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya oknum aparat yang tidak netral di Pilkada.
“Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga sudah membawa TNI menjadi institusi yang profesional. Sebagai mantan petinggi TNI harusnya pak SBY juga tahu bahwa politik TNI adalah politik negara. Sehingga loyalitas prajurit TNI juga kepada negara bukan kepada kepentingan politik tertentu,” ucap Charles.
“Lalu saya tidak mengerti apa yang menjadi latar belakang rasa parno dan kegelisahan pak SBY. Apakah mungkin karena di zaman beliau perilaku mencampuradukkan kebijakan pemerintah dengan kepentingan politik penguasa itu hal yang biasa? Karena setahu saya perilaku seperti itu tidak bisa ditolerir di masa pemerintahan pak Jokowi ini,” tambahnya.
Charles mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas dalam urusan seperti ini. Jokowi sudah menjawab tudingan SBY terkait tudingan SBY.
“Presiden Jokowi sudah tegas menekankan bahwa aparat negara harus netral!” tegas Charles.
Tegaskan Netral
Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny D Tuejeh menegaskan, TNI AD tak akan pernah terlibat dalam politik praktis. Hal ini menanggapi keikutsertaan para purnawirawan dalam pilkada.
Denny mengatakan, aturan ini telah tercantum dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004. Tugas TNI, kata dia, mempertahankan dan melindungi keutuhan serta kedaulatan negara.
“Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya,” ucap Denny dalam keterangan pers, Rabu (27/6/2018).
Menurut Denny, keikutsertaan sejumlah purnawirawan TNI dalam pilkada merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil. Ia pun menegaskan, hal ini tak berkaitan dengan Institusi Angkatan Darat.
Lebih lanjut, Denny menegaskan netralitas TNI dalam pilkada serentak 2108 maupun tahapan pemilu 2019. Menurut dia, hal ini menjadi komitmen TNI AD.
“Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” ujar Denny.
Denny pun mengajak seluruh komponen bangsa agar bersama-sama mendukung pelaksanaan pilkada
“TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif, guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil, serta damai,” tambahnya.
Denny mengatakan netralitas TNI juga sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia pun meminta agar tak ada pihak yang meragukan komitmen netralitas TNI AD.
“Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu,” tambahnya.
Denny pun meminta agar masukan dan kritikan terkait prajurit TNI yang tak netral disampaikan secara jelas. Sehingga satuannya dapat menindak tegas oknum tersebut.
“Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono menuding ada oknum BIN-Polri-TNI yang tidak netral. Dia meminta aparat bersikap netral menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi ini oknum. Namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” tutur SBY.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah mengeluarkan aturan yang melarang para anggota Polri mendokumentasi data pemilu dan menyebarkan ke media saat pilkada nanti. Perintah Kapolri ini tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor: STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang Pedoman Petugas PAM di TPS pada Pilkada Tahun 2018.
“Ya, saya sudah buat TR sudah cukup lama berikut sanksinya dan kemudian itulah item-item yang cukup jelas, di antaranya mengenai tidak boleh untuk dokumentasikan data-data yang ada sampai ke media dan lainnya,” kata Tito, Senin (25/6).
BIN juga telah menjawab tudingan SBY dengan menyatakan pihaknya selalu taat asas. Sementara TNI sudah meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan adanya aparat yang tidak netral.
