Pupuk Subsidi Lebih Salur, Legislator Dorong Kementan Sederhanakan Regulasi

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo

Jakarta, PONTAS.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan ada kelebihan salur pupuk subsidi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini pun mendapat perhatian dari anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Ia berkata bahwa salah satu alasan kejadian ini ialah karena rumitnya regulasi. Oleh karena itu, Ia pun meminta Kementan untuk menyederhanakan regulasi untuk penyaluran pupuk subsidi.

“Pupuk adalah kebutuhan dasar untuk meningkatkan produksi dan ketika itu Presiden juga sudah menyampaikan berkali-kali memberikan peringatan bahwa produksi pangan harus ditingkatkan dan digenjot. Tetapi untuk mengenjot itu kan tidak seperti ngontel sepeda,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu (22/6/2024).

Politikus Partai Golkar melanjutkan, kalau pupuk ini berbagai persoalan yang muncul pertama adalah regulasi dari persoalan yang muncul dari awalnya regulasi. “Nah regulasi ini saya masih ingat di ruangan ini juga dulu pupuk subsidi itu kan tidak semua komoditi hanya untuk terbatas tanaman pangan karena memang tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan,” ujar Firman.

Tetapi menurut Firman sekarang ketika pupuk subsidi dibuka semuanya menggunakan pupuk subsidi. “Pertanyaannya adalah kalau Pemerintah tidak kontrol kembali mulai menegaskan kembali tujuan subsidi untuk siapa ya untuk kalangan masyarakat petani tidak mampu bukan petani yang kaya,” terang anggota Baleg DPR ini.

Firman pun menilai, faktanya sekarang pupuk subsidi menjadi rayahan dulu pernah ditemukan di Grobogan itu dioplos ternyata yang pengoplos itu adalah ada backingnya juga dan semua pihak tidak boleh menutup mata persoalan seperti ini dan juga jangan bahwa petani ini juga jujur ada juga petani daripada harus bertani juga susah-susah tidak menguntungkan akhirnya mereka menggunakan kartu tani lalu digadaikan saja untuk menebus pupuknya lalu dijual kepada orang lain karena itu regulasi menjadi penting.

“Saya sepakat dan juga setuju bahwa regulasi ini harus dibedah dan kemudian diperbaiki. Komitmen Pemerintah ini apakah kita akan berikan subsidi untuk seluruh komoditi tanaman pangan atau kita kembalikan seperti masa lalu terbatas,” tegasnya.

Ditambahkan Firman, kalau untuk semua komoditi seperti sekarang ini ada singkong, tebi dan sebagainya kuatkah APBN negara menopang subsidi.

“Saya yakin tidak akan kuat untuk menopang itu. Jadi, kebijakan menteri keuangan memepertimbangkan itu. Teman-teman di Kementerian Pertanian lebih membuay kebijakan yang sifatnya populis, kalau sudah banyak memberikan subsidi mengumunkan sekian juta ton itu seperti pahlawan padahal sebetulnya tidak seperti itu,” tandasnya.

Previous articleBamsoet: Kalau Undangan MKD Tidak Mendadak, Saya Pasti Hadir
Next articleTransparansi Kinerja Legislasi Kunci Kenaikan Signifikan Citra Positif DPR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here