Pemerintah Diminta Revaluasi Kebijakan Tapera

Guspardi Gaus
Guspardi Gaus

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus meminta pemerintah melakukan revaluasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Aturan pemerintah terkait Tapera yang mewajibkan pegawai swasta dan mandiri ikut iuran Tapera ini dinilai menjadi beban baru dan menuai kritikan dari pekerja maupun pengusaha” kata Guspardi, Senin (3/6/2024).

Menurutnya, adanya berbagai penolakan dari kelompok pekerja dan pengusaha, mungkin disebabkan kurangnya keterlibatan stake holder dalam proses penggodokan aturan ini. Sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program dan manfaat yang akan diterima, ujar Politisis PAN ini.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun menambahkan, adanya kekhawatiran dari masyarakat akan berulangnya kasus di lembaga yang mengelola uang masyarakat selama ini seperti kasus Asabri menambah keraguan di tengah masyarakat terhadap Tapera

Permasalahan ini perlu diatasi pemerintah dengan lebih melibatkan banyak pihak dalam menyusun aturan Tapera. Kalau ada pihak yang merasa diberatkan dengan aturan tapera , hendaknya pemerintah agar bisa duduk bersama dengan semua pihak terkait untuk menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan semua stake hoilder terkait, ulas pak GG ini

Apalagi penerapanTapera ini kan paling lambat pada 2027. Maka masih sangat cukup waktu melakukan re-evaluasi kebijakan Tapera agar didapatkan jalan keluar yang win-win solution.

Intinya bagaimana setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat dan jangan terkesan dipaksakan penerapannya kepada masyarakat, pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Previous articleDPD Dukung Presiden Berikan IUP ke Ormas Keagamaan
Next articleSuku Asli Tergusur Tambang, Ketua DPD Minta Pemda Maluku Utara Beri Perlindungan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here