Praktik TPPO Berkelanjutan Berpotensi Ganggu Kedaulatan Negara

Lestari Moerdijat
Lestari Moerdijat

Jakarta, PONTAS.ID – Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus segera ditangani secara serius, karena merupakan praktik perbudakan modern yang bila dibiarkan berpotensi mengganggu kedaulatan negara.

“Sejumlah diskusi dan kajian menghasilkan sejumlah rekomendasi dan tindakan untuk mengatasi praktik TPPO yang sudah berlangsung lama hingga kini. Penanganan serius harus segera dilakukan, jangan sampai praktik perbudakan di era global ini mengganggu kedaulatan negara,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Kamis (23/5/2024).

Menurut Lestari, praktik TPPO yang terus terjadi menimbulkan kekhawatiran, karena bukan semata jual beli orang, tetapi sudah melanggar hak-hak kemanusiaan.

Bila mekanisme perlindungan tidak direalisasikan secara tegas dan menyeluruh, ujar dia, akan muncul seolah-olah terjadi mekanisme pembiaran.

Padahal, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, salah satu tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Perlidungan tersebut, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, mencakup perlindungan menyeluruh, yang bisa diwujudkan dengan kepastian perlindungan hukum.

Pada kenyataannya, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap tahun selalu saja terungkap kasus TPPO dengan berbagai rupa dan modus yang berbeda.

Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah secara bersama serius melihat permasalahan secara lebih jernih dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi setiap warga negara dari jeratan praktik TPPO.

 

Previous articleBamsoet: Wapres Boediono Tegaskan Pentingnya Indonesia Miliki Haluan Negara
Next articleKetua MPR Apresiasi Langkah Presiden Terpilih Prabowo Rangkul Semua Parpol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here