Dorong Kesejahteraan PTK non ASN, Gubernur Kepri Perpanjang Kontrak Kerja

Tanjungpinang, PONTAS.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi memperpanjang kontrak bagi guru pendidik dan tenaga kependidikan non ASN tingkat SMAN, SMKN dan SLB negeri se-Provinsi Kepri.

Perpanjangan kontrak ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bagi PTK non ASN di aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (21/2/2022).

Sebanyak 2.953 orang PTK non ASN diperpanjang kontraknya melalui APBD Provinsi Kepri tahun 2022. Penandatanganan kontrak surat perjanjian kerja akan dilakukan di masing-masing kabupaten dan kota sampai tanggal 9 Maret 2022.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, prioritas kemajuan pendidikan di Provinsi Kepri merupakan salah satu pokok utama yang menjadi perhatiannya. Terutama terkait dengan kesejahteraan para guru pendidik dan tenaga kependidikan.

“Sektor pendidikan di Kepulauan Riau selalu menjadi perhatian utama saya, sebab pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang butuh kerjasama dari kita semua untuk memajukan pendidikan di Kepri,” katanya.

Ansar mengungkapkan jika sepertiga dari total APBD Provinsi Kepri tahun 2022 telah dialokasikan untuk Dinas Pendidikan Kepri sebagai dukungan bagi dunia pendidikan. Untuk itu dirinya berjanji akan terus mencari peluang penambahan APBD agar kedepannya kesejahteraan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan.

“Meskipun saat ini intensif yang bisa kita berikan masih terbatas, tetapi yakinlah kita akan selalu berusaha untuk mencari jalan agar kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan dapat kita jamin,” ujarnya.

Ansar juga memerintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk memetakan secara seksama alokasi guru di seluruh Provinsi Kepri, serta menginginkan ketersediaan guru di setiap sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Menurutnya, guru merupakan kunci utama dalam mencapai kemajuan pendidikan di Provinsi Kepri. “Ada dua hal yang sangat ditekankan dirinya kepada para guru, yaitu transfer of knowledge dan cange of behavior untuk membentuk karakter anak didik agar menjadi manusia yang unggul dan berdaya saing serta berkepribadian baik,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung mengatakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru Pemerintah Kepri telah mengajukan usulan perekrutan guru P3K sebanyak 1.797 orang. Namun yang disetujui oleh pemerintah pusat hanya 867 orang.

“Karena itu kita memandang masih perlu dilakukan perpanjangan kontrak untuk guru-guru pendidik non ASN untuk menutupi kekurangan terutama di pulau-pulau,” kata Andi.

Turut hadir dalam acara tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Eko Sumbaryadi, Kepala BKD dan Korpri Firdaus, Staf Khusus Gubernur Kepri Sarafuddin Aluan dan Nazaruddin, dan Kepala Bank Syariah Indonesia cabang Tanjungpinang Budi Firmansyah.

Penulis: Thomson Budi
Editor: Ahmad Rahmansyah

Previous articlePelepasan PNS BUP, Gubernur Kepri Berikan Apresiasi
Next articleSoal Isu Pemekaran Jatim, LaNyalla: Harus Melalui Prosedur dan Kajian MatangĀ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here