Kritik Permenaker 2/2022, DPD: JHT Harus Ditinjau Ulang,Jangan Mempersulit Pekerja

Jialyka Maharani
Jialyka Maharani

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPD, Jialyka Maharani mengkritik Peraturan Menteri No. 2 tahun 2022 terkait polemik jaminan hari tua (JHT). Menurutnya, peraturan terkait pencairan jaminan hari tua (JHT) harus ditinjau ulang.

“Peraturan terkait Jaminan Hari tua (JHT) harus ditinjau ulang, jangan mempersulit pekerja,” katanya, Selasa (15/2/2022).

Senator yang kerap disapa Jia tersebut menyatakan dirinya siap berada di barisan pekerja dalam rangka meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau ulang peraturan pencairan JHT yang mengatur pencairan manfaat tersebut hanya dapat dilakukan saat usia pekerja 56 tahun.

“Peraturan terkait mekanisme pencairan JHT yang hanya dapat dilakukan saat usia pekerja 56 tahun menurut saya ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi, bayangkan seandainya pekerja di PHK saat usia 35 tahun, ia harus menunggu selama 21 tahun lagi untuk menikmati JHTnya, padahal JHT tersebut dibutuhkan untuk keperluan lain misalnya untuk buka usaha atau memenuhi kebutuhan hidup pasca di PHK,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada 11 Februari 2022 lalu Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan aturan baru terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang kemudian menuai polemik di kalangan masyarakat.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleRUU Pendidikan Kedokteran, Hasan Basri: Harus Menghasilkan Dokter yang Berkualitas
Next articleKomite I Menerima Aspirasi dari Elemen Perwakilan Masyarakat Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here