Anak Buah Sri Mulyani Singgung Kades, DPR: Tidak Seburuk Itu

Jakarta, PONTAS.ID – beredar viral potongan video pejabat Kementerian Keuangan dalam sebuah rapat virtual yang diduga menyinggung kepala desa. Rapat virtual tersebut membahas ihwal bantuan langsung tunai dana desa.

Menanggapi viralnya video tersebut, Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan menyayangkan pernyataan pejabat Kemenkeu tersebut, yang diduga menyatakan BLT dana desa banyak mengendap di kantong Kepala Desa.

“Jika pernyataan itu benar, segera minta maaf dan cabut pernyataannya. Itu bisa menimbulkan fitnah bagi kades-kades di tengah masyarakat. Sangat amat disayangkan anak buah Menteri Sri Mulyani ini berkata buruk seperti itu. Seyogianya dia memberikan arahan tanpa diksi menyinggung apapun,” katanya dalam siaran pers, Jumat (7/1/2022).

Kepala Desa sudah bekerja keras terdepan dalam penanganan covid-19 di tanah air termasuk dalam penyaluran BLT. Jika ada satu dua Kades yang gagal kelola BLT bukan berarti semua kades kantongi uang bantuan terlebih dahulu.

Irwan menjelaskan, dirinya merespons beredarnya video tersebut, sebab para kepala desa di tanah air menyuarakan aspirasinya dengan memprotes pernyataan pejabat tersebut.

“Saya desak agar komunikasi publik siapapun pejabat maupun pemangku negeri ini, khususnya di kementerian dipimpin Ibu Sri Mulyani ini dapat mengubah cara komunikasinya. Jangan komunikasi yang akhirnya menyebabkan konflik seperti video yang beredar,” tegas anak buah AHY ini.

Seperti diketahui, sepotong video pejabat kemenkeu beredar viral. Diduga pejabat dalam video tersebut menyatakan bahwa dana desa seharusnya segera dicairkan, jangan dikantongi dulu oleh kepala desa.

Pernyataan ini diduga menyulut ketersinggungan para kepala desa. Sehingga opini kritik pun terjadi.

Belum diketahui kapan video dalam rapat yang membahas BLT dana desa tersebut.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleJokowi Singgung Pasal 33 UUD 1945, LaNyalla: Saatnya Koperasi Rakyat Bangkit
Next articleHNW Dukung Pemohon Judicial Review Parliamentary Threshol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here