Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, anggaran yang sudah disiapkan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah per 28 Juli 2021 sebesar Rp 8,1 triliun.
Dari jumlah itu anggaran yang terealisasi baru Rp 2,06 triliun atau 25,31 persen. Bahkan, realisasi insentif tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali hanya 17,29 persen,
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan insentif untuk nakes, sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif nakes khususnya terkait kurangnya koordinasi di antara organisasi perangkat daerah, agar insentif yang akan dibayarkan dapat meringankan beban nakes yang bertugas dalam penanganan pandemi.
“Meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pihak inspektorat daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi pembayaran insentif nakes di setiap daerah. Mengingat jika insentif ini bisa dibayarkan dengan baik, nakes pun bisa lebih nyaman dalam bertugas,” kata pria akrab disapa Bamsoet di Jakarta, Senin (2/8/2021).
Selain itu Bamsoet meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat meningkatkan komitmennya dalam merealisasikan insentif nakes, terutama pada daerah dengan realisasi anggaran untuk insentif yang rendah.
“Meminta komitmen Kemenkeu untuk dapat merealisasikan segera insentif nakes sesuai target pemerintah yakni pada Agustus 2021, serta terus berupaya memperbaiki permasalahan ataupun kendala yang dapat menyebabkan terlambatnya pembayaran insentif nakes,” tegasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
