Sidoarjo,PONTAS.ID – Sebanyak 16 kabupaten (kab)/kota Di Jawa Timur telah ditunjuk oleh Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar parawansa dan melakukan penandatanganan komitmen bersama Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Shangrilla Hotel Surabaya, Kamis (14/4/2021).
Salah satu Kab/Kota yang dipilih adalah Sidoarjo. Karena dinilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bisa memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam transaksi ditengah pandemi Covid-19.
Gubernur Jatim yang juga ketua Satgas TP2DD Jatim, Khofifah Indar Parawansa menceritakan pengalaman saat keliling kab/kota di Jawa Timur. Ia mencontohkan saat Di Tuban, disana tukang becak sudah menggunakan transaksi non tunai.
“Saat melakukan pembayaran tukang becaknya mengeluarkan android, ternyata transaksinya sudah menggunakan cashless atau non tunai,” katanya Di Surabaya, Kamis (14/4/2021)
Menurutnya, Program transaksi non tunai sudah dimulai di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Tuban. Ia minta melalui TP2DD sistem digitalisasi di Jatim bisa dipercepat dan diperluas di kab/kota lainnya.
“Sistem yang kita bangun non tunai atau cashless diperluas lagi, kami di pemerintah provinsi Jatim harus lari lebih kencang lagi mengejar percepatan digitalisasi ini,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, menyatakan kesiapannya mewujudkan Sidoarjo menuju kabupaten berbasis digitalisasi. Program ini menurutnya sangat penting segera direalisasikan.
“Mulai dari semua layanan pemerintah, kalau bisa menggunakan non tunai, termasuk juga seperti transaksi di pasar tradisional dan UKM, transaksinya kalau bisa non tunai,” kata Ahmad Muhdlor Ali
Diungkapkannya, Pada pertengahan tahun 2020, Pemkab Sidoarjo sudah pernah uji coba transaksi non tunai bagi pedagang pasar. Saat itu tujuannya adalah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan mengurangi transaksi tunai.
“Kami lakukan uji coba terhadap puluhan pedagang yang ada di Pasar Tulangan. Kegiatan tersebut didukung Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo bekerjasama dengan salah satu bank BUMN,” ungkapnya.
Ia mencontohkan pelayanan lain yang sudah menggunakan sistem non tunai adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) kabupaten Sidoarjo. Masyarakat bisa membayar langsung melalui aplikasi E-PBB yang bisa didowload lewat android. Sistem pembayaran PBB lebih dipermudah lagi karena sudah kerjasama dengan beberapa bank swasta dan pemerintah.
“Saya akan akan mereview kembali dan mendorong dinas-dinas terkait agar membuat inovasi yang berbasis digitalisasi, tujuannya untuk migrasi dari transaksi tunai ke non tunai,” pungkas Bupati yang akrab dipanggil Gus Mudlhor ini.
Sekedar diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Ke 16 kab/kota yang masuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) adalah Kab Pamekasan, Kab Jombang, Kab Bojonegoro, Kab Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab Mojokerto, Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Sumenep, Kab Gresik, Kab Lamongan, Kab Jember, Kota Madiun, Kab Ponorogo dan Kab Magetan. Penandatangnan ini disaksikan langsung Gubernur Khofifah, Wagub Emil, dan Kepala Perwakilan BI Jatim.
Di waktu yang bersamaan juga diadakan dengan kegiatan Musrenbang Jatim.
Penulis : Jumain Agus, S
Editor : Fauzi/Agus DC
