DPR Sosialisasikan UU Cipta Kerja di Kepulauan Nias

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bersama Anggota Badan Legislasi DPR Lamhot Sinaga melakukan sosialisasi Undang Undang Cipta Kerja di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam diskusi itu, Azis Syamsuddin mengatakan hadirnya UU Ciptaker merupakan upaya terobosan menyelesaikan aturan aturan yang mempersulit dan menjawab dari permasalahan bonus demografi.

Dimana setiap tahun bonus demografi meningkat dan memerlukan perluasan lapangan kerja, Usia produktif semakin banyak dan lapangan kerja sangat dibutuhkan. 

“Banyak hal yang dipermudah dengan hadirnya UU Ciptaker, para Investor dapat melakukan investasinya di Indonesia dan membuka lapangan kerja secara luas. Selama ini para Investor mengeluh dengan banyaknya aturan yang tumpang tindih sehingga merasa di persulit dalam melakukan investasi di Indonesia. Selain itu banyak perizinan usaha UMKM yang nantinya tidak perlu berbelit belit . Dengan adanya UU Ciptaker maka perizinan dapat cepat dan mudah melalui sistem Online dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar ” Kata Azis Syamsuddin di Kepulauan Nias, Kamis (19/11/2020).

Mantan Ketua Banggar itu menjelaskan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja nantinya pesangon Buruh tidak lagi menunggu proses cukup lama dan harus berurusan sampai pengadilan yang memakan waktu cukup lama yaitu 1-3 tahun.

Kedepannya, Perusahaan yang melakukan PHK wajib membayar pesangon di saat itu juga.

“Saya berharap masyarakat mendapatkan informasi substansi yang utuh dan tidak sepenggal atau potongan, sehingga dapat membaca secara keseluruhan mengenai UU Cipta kerja yang nota bandnya banyak membawa manfaat kedepannya” ujarnya.

Selain itu Azis Syamsuddin mengharapkan agar generasi muda dapat terus melakukan inovasi baik dari sisi tekhnologi dan perkembangan zaman.

Sehingga generasi penerus nanti mampu bersaing di tengah tantangan hantaman global yang hampir terjadi di seluruh dunia.

“Saat ini orang beli makanan  tidak perlu bersusah payah dan mengantri, hanya dengan menggunakan gadget maka pesanan tinggal menunggu  di rumah. Ini adalah bukti bahwa tekhnologi dan perkembangan zaman semakin maju dan kita harus dapat beradaptasi dengan hal ini” pungkasnya.

Sementara itu Anggota Badan legislasi DPR Lamhot Sinaga mengatakan bahwa Undang Undang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Lamhot menjelaskan bahwa Metode Omnimbus Law dalam UU Cipta Kerja merupakan sejarah baru di Indonesia dalam membuat sebuah solusi mengatasi pengangguran. 

“Dari tahun ketahun lapangan kerja semakin sempit dan akan mengakibatkan gejolak sosial pada akhirnya. Pengangguran harus kita selesaikan dengan menghadirkan investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan. Melalui UU Cipta kerja kita dapat menarik para investasi ke dalam negeri” tegasnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here