Jakarta, PONTAS.ID – Komisi X DPR telah menyepakati refocusing APBN di lingkungan Kemdikbud sebesar Rp 405 milyar untuk mendukung percepatan pencegahan Covid-19 sejak 27 Maret lalu.
Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki mengatakan, Mendikbud, Nadiem Makarim mestinya sudah harus bergerak cepat merealisasi hasil refocusing APBN TA 2020 tersebut dalam penanganan wabah Covid-19. Masalahnya eskalasi serangan Covied-19 terus saja meningkat.
“Eskalasi serangan wabah Covid-19 itu bahkan sudah semakin terasa dampaknya hingga menyentuh aspek sosial maupun ekonomi. Kinerja perdagangan, aktivitas bisnis di berbagai sektor, juga nilai tukar telah mengalami penurunan drastis.,” kata Maliki dalam keterangan pers, Selasa (7/4/2020).
Politikus PAN ini berpendapat, banyak pengusaha tidak bisa mengoperasikan lagi bisnisnya dan kemudian merumahkan para pekerjanya.
“Jumlah yang di PHK memang belum ada laporan, tetapi sudah bisa dipastikan semakin banyak. Setidak-tidaknya semakin banyak pula masyarakat yang penghasilannya semakin menipis,” ujar Maliki.
Berdasarkan data yang dihimpun Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, jumlah yang terjangkit Covid-19 per 5 April 2020, terdapat penambahan sebanyak 181 jiwa sehingga jumlah seluruh kasus positive corona sebanyak 2273 jiwa.
Kasus yang sembuh bertambah14 orang, sehingga totalnya menjadi 164 jiwa, yang meninggal tambah 7 orang sehingga total sebanyak 198 jiwa.
“Jika gerak cepat pelaksanaan 150.000 Rapid Test yang direncanakan di lima Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dengan realokasi anggaran Kemdikbud sebesar Rp 90 miliar dan dengan mobilisasi 13 Fakultas Kedokteran dan 13 RSP mestinya bisa membantu untuk kepentingan banyak hal,” terang Maliki.
Di samping bisa mengejar target Kemdikbud 7600 sampel tes perhari tentunya bisa segera menangani status mereka yang menjalani tes cepat sesuai protocol kesehatan. Dari rapid test ini tentu diperoleh data yang bisa juga digunakan untuk membantu membaca peta persebaran virus corona.
“Sejauh ini pemerintah menangani Covid-19 tanpa peta persebaran yang jelas. Masyarakat hanya diberi data tentang jumlah kasus, mereka yang dirawat, yang sembuh dan yang meninggal di satu wilayah tertentu. Data ini tidak bisa menggambarkan pergerakan orang yang berstatus ODP dan PDP,” kata Maliki menjelaskan.
Dia mengatakan, semakin mengkhawatirkan setelah data-data itupun belakangan diakui oleh BNPB tidak sinkron antara yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dengan yang dilaporkan oleh daerah.
“Pemerintah sendiri mengaku tidak habis pikir, mengapa data yang ada di tangannya tidak sinkron. Namun, salah satu sebabnya dikatakan tidak semua yang terpapar Covid-19 bersedia melapor karena takut distigma negative oleh masyarakat sekitar,” tegasnya.
Jika masalahnya ada pada masyarakat gagal paham akan pentingnya laporan, maka dari sini sebenarnya mendesak bagi relawan mahasiswa untuk kemanusiaan segera turun lapangan. Mahasiswa Kedokteran yang ditarget Menteri Nadiem hingga 15.000 personil seharusnya hari ini juga sudah bisa turun ke lapangan membantu mitigasi maupun penanganan wabah Covid-19.
“Segera lakukan komunikasi, informasi dan edukasi sehingga masyarakat memahami akan pentingnya menjaga kesehatan menghadapi wabah Covid-19 dan bersedia melaporkan status kesehatan mereka. Tentu dalam melaksanakan mitigasi, para relawan ini harus tetap sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan kewenangannya dalam kordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” tandasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
