Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo meminta kepada Mendikbud untuk bisa lebih serius lagi dalam menangani masalah isu-isu seputar pendidikan.
Hal ini dikatakan Bramantyo menanggapi rating pendidikan Indonesia yang berada 10 besar terbawah pada Survei Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 baru saja dirilis.
“Kita sudah tidak bisa bermain-main, harus lebih serius lagi menangani isu-isu pendidikan di Indonesia,” kata Bramantyo dalam keterangan pers, Kamis (5/12/2019).
Ia berpandangan, sudah satu dekade, sejak tahun 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan yaitu 20% dari APBN dan APBD. Akan tetapi, peningkatan anggaran ini tidak diikuti peningkatan kapabilitas/kemampuan akademik peserta didik.
“Buktinya, hingga tahun 2018 Indonesia konsisten berada di peringkat sepuluh terbawah dalam ranking PISA; jauh di bawah rata-rata negara maju di Asia ataupun dunia,” ujarnya.
Sedihnya lagi, lanjut Bramantyo, beragam hasil riset juga menunjukan tingginya dampak kesenjangan sosial dan ekonomi terhadap kualitas pendidikan yang diterima anak didik.
Ia menjelaskan ada dua poin penting harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pertama adalah roadmap/grand design pendidikan yang jelas untuk rencana pembangunan pendidikan jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Roadmap/grand design ini sifatnya sangat krusial mengingat kita akan memiliki bonus demografi di tahun 2045,” ujarnya.
Roadmap/grand design dapat memberikan big picture dan gambaran serta target-target yang jelas yang harus dicapai. Adanya roadmap akan sangat membantu pemerintah dalam merealisasikan rencana pendidikan dan pembangunan SDM. Sehingga, SDM Indonesia nantinya bisa menjadi lebih unggul, lewat kualitas pendidikan selalu meningkat pula.
Kedua, sambung dia, adalah pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Banyak permasalahan pendidikan di Indonesia yang sebenarnya sifatnya masih sangat mendasar seperti bangunan yang kurang memadai ataupun kesejahteraan guru yang kurang diperhatikan.
“Anggaran yang besar ini, seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, infrastruktur sekolah, gaji guru, serta pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas guru,” tegas politikus Demokrat ini.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
