Puluhan Aktivis Demo Kejati Jambi soal Dana Samisake

Jambi, PONTAS.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mendesak dan meminta ketegasan Pihak Kejati Jambi untuk Mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana Samisake (Satu Milyar Satu Kecamatan) Kabupaten Batanghari tahun 2012 s/d 2015.

Kasus ini diduga melibatkan mantan Camat Marosebo Ilir, MFA. “Kami minta ketegasan dan keseriusan Kejaksaan Tinggi Jambi mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan dana Samisake. Kasus ini sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejari Muara Bulian tahun 2013 lalu, yang hingga kini tidak ada penyelesaiannya,” ujar salah seorang perwakilan, Yuniyanto dalam orasinya.

Yuniyanto menambahkan, bahwa program Samisake dimaksudkan agar masyarakat Provinsi Jambi yang kurang mampu mendapatkan bantuan berupa, Bedah Rumah, UMKM, Alsintan, Kenderaan roda tiga, Peternakan, Jamkesmasprov dan Pelatihan Tenaga Kerja.

Namun niat baik Gubernur Jambi ini dimanfaatkan oleh MFA atas dugaan melakukan program bedah rumah yang menyalahi aturan. Begitu juga dengan program beasiswa yang diberikan kepada anak/siswa yang tidak bersekolah,” ujar Yuniyanto.

Senada dengan Yuniyanto, Amir Akbar mengatakan bahwa niat baik seorang pemimpin harus didukung oleh bawahannya, agar program yang dicanangkan untuk kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik.

“Namun kenyataannya tidak terjadi di Kabupaten Batanghari, program Samisake tidak seluruhnya dilaksanakan hingga mengakibatkan Silpa Anggaran mencapai Rp.4 miliar lebih. Ini sangat disayangkan. Dana Samisake sudah disalurkan dari Provinsi ke Kabupaten, seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat kurang mampu yang membutuhkan tapi malah disia-siakan,” ujar Amir.

Yang lebih mencengangkan lagi, Silpa dana Samisake senilai Rp.46 miliar kata Amir baru dikembalikan sebesar Rp.1,6 miliar. Masih terdapat sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp.3 miliar dan mencatatnya sebagai utang kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
“Untuk itu, kami mendesak Pihak Kejati Jambi agar serius dan secepatnya melakukan langkah-langkah upaya hukum memanggil dan memeriksa para Pejabat ASN yang terkait program Samisake,” kata pengunjuk rasa.

Sementara itu, Kajati Jambi yang diwakili oleh Lexy Fatharani, mengatakan pihaknya akan segera mencari tahu terkait laporan tersebut, “Kita akan segera turun untuk mengecek Dari Laporan pada hari ini,” kata Lexy.

Penulis: Bambang Hermanto
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here