Jambi, PONTAS.ID – Aktivis dari empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) menggelar unjuk rasa di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi. Sebelumnya massa sudah mendatangi Kantor PUPR Provinsi Jambi.
Usai dari rumah dinas Gubernur, rombongan massa akhirnya diterima di Kantor Gubernur Jambi oleh AsistenHukum dan Politik, Asraf, Kamis (14/11/2019).
Suasana aksi dari gabungan LSM Akram, Gempal, Faki dan Pabri ini sempat diwarnai cekcok dengan adanya penyusup di depan Kantor Dinas PUPR Provinsi Jambi yang sempat membuat orasi terhenti namun berhasil dilerai oleh pihak kepolisian.
“Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi tidak bisa bekerja, akibatnya serapan anggaran rendah. Hal ini merugikan bagi masyarakat Provininsi Jambi,” kata Yunianto Arif saat berorasi.
Orator berikutnya, Anang menyampaikan, bahwa ada Rp.6,3 miliar temuan dari pemeriksaan BPK RI, “Itu bukti nyata Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi selaku KPA tidak cermat, dalam mengelola anggaran,” kata dia.
Ketika massa mendatangi rumah dinas Gubernur, Dian Saputra dalam orasinya meminta Gubernur Jambi di ujung kepemimpinannya jangan sampai gagal karena permasalahan yang ada di Dinas PUPR, “Akan menjadi bayangan gelap serta bom waktu bagi citra baik Gubernur itu sendiri,” kata Dian.
Orasi kembali dilanjutkan Amir Akbar yang menyinggung kegagalan proyek Fly Over, “Ini akibat ketidak piawaian seorang Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Seharusnya Fly Over menjadi ijon peninggal masa kepemimpinan Gubernur Fachrori,” pungkasnya.
Sementara itu, pada saat pertemuan di Kantor Gubernur, Asraf mewakili Pemerintah Provinsi, mempersilakan massa Ampuh menempuh prosedur yang ada.
“Terkait adanya temuan Rp.6,3 miliar tersebut, silakan dilakukan langkah prosedural dengan melaporkan ke penegak hukum yang berwenang,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini massa pun berjanji akan melaporkan temuan tersebut melalui proses hukum.
Penulis: Bambang Hermanto
Editor: Pahala Simanjuntak
