Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah dinilai perlu membuat roadmap atau peta jalan pangan nasional seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah di berbagai daerah. Hal itu dianggap penting guna mempermudah distribusi komoditas di seluruh wilayah di Indonesia.
HKTI yang dipimpin Moeldoko pun diimbau dapat membuat peta jalan pangan. “Fondasinya sudah dibangun, sekarang kita perlu roadmap pangan nasional. Rentannya infrastuktur logistik mengakibatkan kelangkaan komoditas,” kata Anggota DPR Aria Bima, di Jakarta, Rabu, (15/5/2019).
Ia mengungkapkan hasil pemantauan di sejumlah pasar di Jakarta ditemukan sayur mayur yang didatangkan dari Sumatera Barat. “Ada Trans Sumatera sehingga sayuran dari Sumatera Barat bisa masuk ke Jakarta. Dulu harus menempuh perjalanan seminggu, sekarang dua hari,” paparnya.
Dirinya menegaskan bahwa untuk mewujudkan konsepsi kedaulatan pangan, seluruh kebijakan pangan harus kuat. Namun, ia mengungkapkan, adanya impor yang terjadi saat ini bukan karena program pemerintah gagal, namun karena sifatnya situasional.
Ia menyatakan bahwa Indonesia bila ingin menjadi lumbung pangan dunia harus mengembangkan sektor pangan ke luar Jawa. Apalagi, lanjutnya, saat ini Indonesia lebih dikenal sebagai lumbung tanaman perkebunan, yang menjadi bahan baku dunia. Aria meminta selain pemerintah, organisasi pertanian juga berperan aktif.
“HKTI harus ekspansif mendahului program-program pemerintah,” katanya, seraya menambahkan Perpres 71/2015 mengenai perubahan paradigma dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.
Sementara itu, Ketua Umum HKTI Moeldoko merespon positif dan menyatakan pihaknya memposisikan HKTI sebagai bridging institution yang menjembatani petani dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan pertanian lainnya.
Penulis: Stevany
Editor: Idul HM
