DPR Dukung Penuh Pemerintah Danai Parpol

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPR Bambang Soesatyo menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar pemerintah membiayai partai politik.

Pria akrab disapa Bamsoet menuturkan, jika partai politik dibiayai oleh negara, maka pengawasanya akan lebih mudah.

“Kami di DPR juga bisa masuk melakukan pengawasan yang lebih kepada partai-partai politik, demikian juga BPK, demikian juga rakyat. Sehingga kalau ada parpol yang melakukan penyimpangan, bisa didiskualifikasi, dibubarkan, dan dihentikan bantuan pendanaannya,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Rabu (5/12/2018).

Nantinya, lanjut Bamsoet, DPR dan pemerintah akan sama-sama membuat aturan main serta pengawasanya.

“Nanti kita minta disusun aturan mainnya. Tapi yang pasti kan pertama, laporan mereka harus terbuka dan transparan. Digunakan untuk apa saja, dari negara yang diberikan kepada partai politik tersebut, sehingga semua transparan,” kata politikus Golkar ini.

Kendati demikian, mantan Ketua Komisi III DPR ini tidak menjamin dengan pendanaan partai politik oleh pemerintah jauh dari penyelewengan. Kebijakan ini harus ditopang dengan sistem politik yang baik.

“Yang pertama misalnya sistem politik pemerintah langsung harus dikaji ulang, terutama untuk provinsi, daerah, maupun kota, atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dikaji kembali apa masih tetap kita teruskan sistem pemilihan langsung atau berbeda untuk menekan semakin menggilanya cost politik untuk transaksi politik yang terjadi di akar rumput,” kata ia.

Yang kedua, kata Bambang, merubah sistem pemilu atau recruitmen yang tadinya terbuka menjadi variasi atau dikombinasi. Misalnya, seperti di Jerman, 500-600 anggota DPR-nya, setengahnya dipilih langsung dengan nomor urut. Setengahnya lagi adalah ditunjuk oleh partainya masing-masing terkait dengan keterpilihan daripada parpol.

Sehingga, kaderisasi di partai politik akan berjalan, parlemen akan ditempati oleh kader-kader politik yang memang memiliki kualitas dan memang kader partai.

“Yang sangat disayangkan kader kita kalah dengan anak-anak muda yang baru datang atau orang-orang baru yang dateng yang memiliki isi tas yang lebih tebal atau lebih besar,” kata Bambang.

Hal senada juga disampaikan, Partai Gerindra mendukung penuh usulan pemerintah mendanai partai politik.

“Nah kalau itu kita setuju 100%. Kita setuju. Bahkan saya udah pernah juga ketemu dengan Pak Agus Rahardjo dengan beberapa, itu memang sebaiknya demikian,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon di gedung DPR, Rabu (5/12/2018).

Fadli pun mengklaim pernah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden beberapa tahun yang lalu itu political financing untuk partai politik itu perlu dipikirkan.

“Sekarang kan tidak boleh, sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR DPRD DPRD kabupaten kota dan juga pihak-pihak lain. Jadi sebaiknya memang harus ada, sekarang ini ada tapi memang sangat kecil,” terang Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui bantuan pemerintah untuk pendanaan partai politik (parpol) saat ini belum ideal. Diketahui, pemerintah sudah menaikkan bantuan dana parpol dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara.

“Bagian saya yang saya tahu soal partai. KPK sudah mengeluarkan kajian, dalam kajian itu sebaiknya partai dibiayai negara,” kata Agus di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Dari hasil kajian yang dilakukan, sambung Agus, KPK merekomendasikan agar parpol mendapat dana bantuan dari pemerintah antara Rp 1.000 hingga 10.000 per suara. Jumlah ini pun kata Agus belum ideal untuk membiayai seluruh kebutuhan partai.

“Juga sebetulnya harus ada keputusan kalau kemudian misalkan ada dana dari negara yang mengalir ke partai dengan jumlah signifikan cukup untuk membiayai partai kemudian syukur-syukur pembiayaan yang lain harus distop,” tutur Agus.

“Selanjutnya kalau memang itu full dibiayai negara implikasinya adalah ya auditnya harus dalam sekali kemudian dikeluarkan dan diumumkan kepada seluruh masyarakat. itu tahap-tahap yang perlu dilalui, tapi emang untuk menuju ke sana belum kelihatannya karena baru Rp 1.000 per suara. Masih memerlukan dana yang besar sekali,” tambah Agus.

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here