Wapres JK: Pemerintah Tak Pernah Akui Bendera Tauhid

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah tidak akan mengakui keberadaan bendera tauhid seperti yang dibakar oleh anggota Banser NU di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Hal ini ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/10/2018)..

“Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan,” kata Wapres.

Menurut Wapres, pengakuan terhadap bendera bertuliskan kalimat tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.

“Jadi Pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang dari ormas tertentu,” pungkasnya.

Bukan Organisasi Terlarang
Sementara itu, terkait ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kerap dituding sebagai organisasi terlarang, ditepis Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra.

“Memang pemerintah telah mencabut status badan hukum HTI, yang sekaligus bermakna pembubaran. Namun, tidak ada penyebutan bahwa HTI adalah organisasi terlarang,” kata Yusril saat jumpa pers di Kantor Law Firm Ihza & Ihza, Casablanca, Jakarta Selatan, siang tadi.

Oleh karena itu, lanjut Yusril, bagi sekelompok orang yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang, tidak ada dasar hukumnya.

“Kami akan bersikap tegas kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang, akan kami somasi. Apa maksudnya menyamakan HTI dengan PKI?” katanya.

Menurut Yusril, hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang merujuk TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang serta larangan menyebarkan ajaran komunisme.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan paham Khilafah yang di dakwah HTI sebagai paham terlarang,” tegas Yusril.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

Previous articleTingkatkan Ekspor ke China, Indonesia Pamer Produk Unggulan
Next articlePemprov Sumut Ajak Seluruh Pihak Perangi Perburuan Burung Rangkong Gading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here