Pemerintah Layangkan Nota Protes ke Singapura soal Iklan Perdagangan Manusia Indonesia

Situs Perdagangan PRT asal Indonesia yang ada di Singapura

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah Indonesia layangkan nota protes ke Pemerintah Singapura atas situs Carousell Singapura yang menayangkan iklan jual-beli jasa pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementeria Ketenagakerjaan (Kemnaker) Soes Hindharno mengatakan, pihaknya protes keras terhadap perbuatan menjual belikan pekerja migran Indonesia di Singapura.

“Kemnaker melalui Atase Ketenagakerjaan pada KBRI Singapura telah melayangkan surat protes ke Pemeritah Singapura untuk menindaklajuti hal tersebut,” kata dia, Selasa (18/9).

Meski iklan tersebut telah dihapus, dia mengatakan hal itu tidak cukup. Harus ada tindakan yang lebih tegas terkait hal tersebut.

“Kemnaker merasa tidak cukup dengan ditutupnya atau dihentikannya iklan tersebut lantas kasus dianggap sudah selesai. Tetap harus ada tindakan tegas terhadap pelaku iklan itu,” kata dia.

Untuk mencegah terulangnya hal tersebut maka pemerintah Indonesia akan menindaklanjutinya melalui pertemuan bilateral dengan Pemerintah Singapura.

Untuk mencegah terulangnya hal tersebut maka pemerintah Indonesia akan menindaklanjutinya melalui pertemuan bilateral dengan Pemerintah Singapura.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Polri segera menggandeng Interpol untuk mengungkap kasus perdagangan manusia Indonesia di Singapura.

Hal ini menyusul adanya iklan penyediaan pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia pada sebuah situs e-niaga di Singapura.

Menurutnya, harus ada kepastian perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di mancanegara, termasuk yang menjadi pekerja migran.

Pria akrab disapa Bamsoet, mengatakan, berbagai institusi yang terkait langsung persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) harus segera turun tangan dan bersinergi. Antara lain Polri, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Migrant Care.

“Meminta Kepolisian bekerja sama dengan Interpol mengungkap latar belakang pembuatan iklan tersebut dan bersama Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, BNP2TKI, serta Migrant Care untuk menuntut tindakan hukum terhadap pelaku yang telah mengeksploitasi pekerja migran Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (18/9/2018).

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah menggunakan jalur diplomasi dalam persoalan ini.

Legislator Partai Golkar itu juga mendesak Duta Besar Singapura di Jakarta menjelaskan soal iklan penyedia PRT tersebut.

“Karena iklannya merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kami mendukung sikap Indonesia melakukan protes dengan mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Singapura,” tegasnya.

Namun, mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengakui bahwa masalah PMI di mancanegara tak terlepas dari persoalan di dalam negeri.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI lebih selektif dalam mengirimkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

“Pengiriman TKI ke luar negeri harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melalui agen yang memang telah mempunyai izin dari Kemnaker,” tegas dia.

“Tak kalah penting adalah mengasah skill para calon TKI. Untuk itu, Bamsoet meminta Kemnaker memanfaatkan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) untuk menggembleng para calon TKI.

“Agar para pekerja mempunyai bekal pengetahuan dalam menerima tawaran bekerja di luar negeri,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here