PKS Akan Perjuangkan Hak Rakyat Atas Air!

Fraksi PKS Gelar Diskusi Hak Rakyat atas Air (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Fraksi PKS DPR kembali menggelar diskusi publik menyangkut kedaulatan negara dan hajat hidup rakyat banyak pada Rabu (25/7/2018). Kali ini topik aktual yang diangkat adalah tentang Revisi UU Sumber Daya Air (SDA).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS sengaja mengangkat topik ini karena sedang memasuki tahap-tahap krusial dalam pembahasan di DPR.

Selain itu, RUU ini menyangkut hajat hidup rakyat dan penguasan negara terhadap sumber daya air sebagaimana amanat UUD.

“Kami ingin memastikan hak rakyat atas sumber daya air yang kini dirasakan semakin sulit. Air menjadi barang mahal karena diperdagangkan. Melalui RUU ini kami di PKS akan berjuang sekuat tenaga agar air sebesar-besar untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat Konstitusi Negara Pasal 33,” kata Jazuli.

Fraksi PKS, kata Jazuli, ingin memastikan seberapa besar kedaulatan negara atas sumber daya yang sangat krusial bagi kehidupan rakyat ini.

“Jika berdaulat mengapa air semakin komersil sementara rakyat semakin sulit air? Ini yang akan kita reformasi bersama melalui Revisi UU Sumber Daya Air ini,” ujarnya.

Amanat revisi UU ini sejati merupakan konsekuensi dari Putusan MK pada Februari yang telah membatalkan UU Sumber Daya Air No. 7/2004 karena UU tersebut sarat akan komersialisasi dan berpotensi menghilangkan kewenangan Negara dalam mengelola air.

“Kita melihat tidak boleh terlalu lama ada kekosongan hukum dalam pengelolaan air. Hal ini bisa menjadi pintu masuk pemodal besar dan perusahaan swasta masuk menguasai sumber-sumber air di Indonesia, akhirnya air diperdagangkan,” jelasnya.

Anggota DPR Dapil Banten ini menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari Jihad Konstitusi Fraksi PKS untuk mengokohkan implementasi dan manifestasi Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 yang menyatakan Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara.

“Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Nurhasan menyoroti regulasi untuk menghadirkan negara dalam pengelolaan air.

Menurutnya, masyarakat kerap kali bergemuruh ketika terjadi krisis energi. Namun krisis yang menyentuh lapisan masyarakat secara langsung sebenarnya adalah krisis air.

“Banyak yang tidak menyoroti bahkan tidak mengetahui hal tersebut,” kata Nurhasan, Kamis (26/7/2018).

“Saya kira ini diskusi panjang untuk menjembatani BUMN, BUMD, dan lain-lain agar memaksimalkan potensi tanpa meniadakan peran swasta, tinggal proporsi diperketat,” tambahnya.

Nurhasan menambahkan peran masyarakat akan diperbesar untuk mengevaluasi kebijakan sumber daya air.

“Masyarakat diperkenankan untuk memproduksi sekaligus mengevaluasi kebijakan-kebijakan sumber daya air, sekaligus membentuk usaha bersama untuk mengelola air,” jelasnya.

“Intinya air adalah milik rakyat banyak jangan sampai dimonopoli,” tegasnya.

Dukung Revisi RUU SDA

Terpisah, Basuki mendukung revisi UU Sumber Daya Air ini agar segera diselesaikan DPR bersama Pemerintah. Ia juga mendukung semangat yang disuarakan Fraksi PKS agar pembahasan memprioritaskan pengelolaan air untuk kebutuhan rakyat.

“Pemerintah komitmen terhadap pelaksanaan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengelolaan air ini agar diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” katanya.

Previous articleGenjot Industri Nasional, RI Percepat Bangun Infrastruktur Digital
Next articleLuhut Optimis Indonesia Bisa Masuk 10 Besar Asian Games

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here