Taksi Online Belum Miliki Standar Keselamatan Penumpang

Jakarta, PONTAS.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuntut standar keamanan dan keselamatan taksi online terhadap konsumen karena selama ini dinilai belum memenuhi aspek dasar tersebut.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan terbunuhnya Yun Sisca Rokhani oleh oknum pengemudi taksi online pada 18 Maret kemarin adalah klimaks berbagai kasus tindak kekerasan pengemudi taksi daring pada konsumennya.

Kejadian sebelumnya, lanjut dia, sudah banyak terjadi tindak kekerasan, penodongan, dan bahkan pemerkosaan kepada konsumennya.

“Terhadap kejadian seperti ini, patut diperingatkan dengan keras bahwa secara managerial taksi daring tidak mempunyai standar keamanan dan keselamatan untuk melindungi konsumennya. Misalnya, tidak ada akses telepon call center untuk penanganan pengaduan,” kata Tulus menanggapi Permenhub 108/2017, Jumat (23/3/2018).

Kedua, lanjut dia, bukti perusahaan aplikasi taksi daring tidak mempunyai standar yang jelas dalam melakukan rekruitmen kepada pengemudinya.

“Hal ini juga menjadi bukti nyata adalah mitos belaka bahwa taksi daring lebih aman daripada taksi meter,” katanya.

Untuk itu, Tulus mendesak Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk secara tegas dan konsisten mengimplementasikan Permenhub No. 108/2017, bahkan kalau perlu memperkuatnya.

“Permenhub tersebut masih terlalu longgar. Harus dibuat Permenhub yang sejalan dengan misi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan saat menggunakan taksi daring,” katanya.

Dia mengimbau kepada konsumen, khususnya konsumen perempuan agar berhati-hati menggunakan taksi daring, seperti tidak bepergian sendiri, tidak mengorder taksi daring terlalu malam atau dini hari.

“Saat antar jemput, konsumen sebaiknya jangan berhenti langsung di depan rumahnya. Jangan berikan kesempatan pengemudi online mengetahui rumah atau bahkan tempat kerja konsumen. Ini untuk mencegah tindakan tidak terpuji dari oknum pengemudi kepada konsumennya,” tutup dia.

 

Penolakan Permenhub Tak Beralasan

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Cecep Handoko menilai, penolakan terhadap Permenhub 108/2017 oleh sopir angkutan daring (online) tidak beralasan sama sekali.

“Toh, pembuatan Permenhub 108/2017 dilakukan bersama-sama dengan semua pihak, transportasi konvensional, transportasi online dan juga pemerintah. Jadi aneh jika tiba-tiba ada pihak yang mengaku mewakili seluruh driver online membantah aturan itu,” kata Cecep, Jumat (23/3/2018).

Ia juga mempertanyakan konsistensi PDIP dalam mengawal kebijakan pemerintah. Sebab, lanjut Cecep, peraturan itu dikeluarkan Menteri Perhubungan yang notabene bagian dari pemerintahan Joko Widodo.

“Bisa juga soal PDIP yang tidak menjalankan sila ke-5 dari Pancasila karena berat terhadap salah satu pihak yakni driver online sementara abai terhadap eksistensi sopir transportasi konvensional yang sudah ada sejak dulu,” kata dia.

“Apalagi legislator itu dari partai pendukung penguasa, harusnya faham bagaimana mengawal kebijakan pemerintah tanpa harus menimbulkan kegaduhan,” imbuh Cecep.

Ia menambahkan, jika ada legislator yang berpendapat bahwa Permenhub 108/2017 cacat secara hukum, seharusnya menyarankan kepada pengemudi yang tergabung dalam Aliando untuk melakukan perlawanan ke MA

“Kecuali pergerakan para pengemudi yang tergabung dalam Aliando selama ini memang sudah ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merupakan produk cacat hukum.

Sebab dalam payung hukumnya, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas tidak pernah membuat kata angkutan sewa khusus. Disamping itu, dalam Permen 108, juga tidak tidak berani mewajibkan perusahaan aplikasi yang bergerak disektor transportasi menjadi perusahaan transportasi.

“Itu sama saja menghilangkan potensi pajak setidaknya Rp. 3 triliun per tahun. Disisi lain jika ada 170.000 Driver on line di jabodetabek lalu di batasi kuota nya menjadi 30.000 Driver itu sama saja dengan menghilangkan nafkah 140.000 Driver on line dan itu potensial menimbulkan gejolak sosial,” tegas Adian usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) di Ruangan Fraksi PDI-Perjuangan, Kamis, (22/3/2018).

Diketahui, Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) menolak Permenhub 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Alasannya aturan tersebut membuat mereka tidak mandiri.

“Seluruh aturan yang dibuat negara tidak mengakomodir kemandirian individu sebagai mitra langsung dari aplikasi,” kata perwakilan Aliando, Baja.

Selain itu, ia juga menyatakan aturan ini berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak sebesar Rp 3 triliun karena meningkatnya pengangguran. Ia meminta pemerintah hadir melindungi hak para sopir taksi online.

Selain itu, perwakilan Aliando lainnya, Fahmi menilai Permenhub ini cacat hukum. Alasannya ada 14 poin dalam Permenhub 26/2017 yang telah dicabut Mahkamah Agung kembali masuk dalam Permenhub 108/2017 ini.

“PM ini cacat hukum. Ada 14 poin diminta MA cabut di PM 26 tapi muncul lagi di PM 108. 14 poin inilah marwah Permenhub mengatur transportasi online. Tapi sejatinya untuk mengatur angkutan umum. Menarik transportasi online ke transportasi umum yang mahal dan rumit,” ucapnya.

Menurutnya kewajiban uji KIR dan kepemilikan SIM A Umum memberatkan sopir taksi online. Ia menyatakan untuk mengurus uji KIR dan SIM A umum para sopir taksi online harus keluar biaya mahal.

“Kemarin ada subsidi. Itu cuma 500 (jumlah driver). Ini tidak menyelesaikan persoalan. Kita mau pemerintah hadir menyeluruh, bukan per kelompok,” ucapnya.

Aturan ini juga dianggapnya menimbulkan potensi monopoli dari koperasi. Ia menganggap pihak aplikasi nantinya hanya memilih koperasi yang besar saja.

Dia berharap pemerintah membuat aturan bari berupa Perppu ataupun Perpres untuk mengatur keberadaan taksi online. Ia menyarankan di dalam peraturan itu nantinya diatur soal regulasi yang lintas kementerian.

Ada 4 poin protes dari Aliando yang diterima dalam RDPU kali ini, yaitu:

1. Menolak permenhub 108 tahun 2017

2. Meminta pihak aplikasi bertanggung jawab terhadap masa depan driver online

3. Meminta negara hadir melindungi hak driver online

4. Meminta negara untuk tidak melindungi kepentingan pemilik modal.

Previous articleMU Putus Kontrak Ibrahimovic
Next articleNella Kharisma Luncurkan Jingle Gus Ipul-Puti

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here